Koalisi Tolak Holding Ultramikro menantang Menteri BUMN Erick Thohir, untuk berdebat secara terbuka terkait rencana holding ultramikro. Koordinator Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro Suroto mengatakan, debat harus dilakukan agar masyarakat dapat memahami secara rasional rencana kebijakan holding ultramikro.
"Tujuannya sederhana, (agar) masyarakat dan anggota koalisi memahami dan mengetahui konsepsi holding ultramikro ini," ujar Suroto dalam pernyataan tertulis yang disampaikannya, Jum'at (25/6).
Meski demikian, pegiat koperasi ini meminta sejumlah konsekuensi bila Menteri Erick tidak dapat memberikan penjelasan secara rasional. Suroto menuntut Kementerian BUMN membatalkan rencana ini bila penjelasan yang diberikan Menteri Erick tidak rasional.
"Jika penjelasan Menteri Erick Rasional, maka kami akan menerima rencana holding. Sebaliknya, jika penjelasan kami lebih rasional, Menteri Erick harus membatalkan niatnya," kata dia.
Seperti diketahui, Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menjadi organisasi masyarakat sipil pertama yang menyatakan penolakannya terhadap rencana holding ultramikro. Koalisi beralasan holding ultramikro akan memonopoli segmen ultramikro dan mematikan koperasi-BMT dan seluruh lembaga keuangan mikro milik masyarakat.
Selain Suroto, terdapat sejumlah aktivis dan akademisi yang tergabung dalam gerakan ini. Terakhir, begawan ekonomi Sri Edi Swasono, Robinson Nainggolan (Koperasi CUHK Belawan), Frans Tantri Darma (Koperasi Kredit), dan Wiliem Ngette (Tokoh CU NTT) ikut menyatakan keikutsertaannya dalam holding ultramikro.