close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa pembentukan Komite Pendidikan Vokasi bakal rampung paling lama semester I-2019. / Antara Foto
icon caption
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa pembentukan Komite Pendidikan Vokasi bakal rampung paling lama semester I-2019. / Antara Foto
Bisnis
Selasa, 07 Mei 2019 16:20

Komite Pendidikan Vokasi ditargetkan rampung semester I-2019

Komite ini akan mengelola sejumlah pendidikan kejuruan demi mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
swipe

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa pembentukan Komite Pendidikan Vokasi bakal rampung paling lama semester I-2019. Keberadaan komite diyakini mempercepat pembangunan manusia Indonesia.

Tujuan pembentukan komite, kata Darmin, untuk mengelola sejumlah pendidikan kejuruan. Darmin menjelaskan, rencana pembentukan Komite Pendidikan Vokasi ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4) kemarin.

Usulan ini kemudian kembali dibahas dalam rapat koordinasi pendidikan vokasi bersama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (7/5). 

"Tadi itu yang dibahas seperti apa vokasi itu dikembangkan, tingkatan-tingkatannya ada SMK, ada BLK (Balai Latihan Kerja). Ada beberapa lah. Ya, mestinya semester ini selesai," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (7/5).

Meski demikian, Darmin enggan menyebut siapa saja anggota yang bakal menjabat di komite itu nantinya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah nantinya bakal membuat kelompok penerima pendidikan vokasi, termasuk sektor vokasi yang akan dikerjasamakan dengan industri. 

Sejauh ini, pemerintah masih membahas mengenai sektor industri potensial dan prioritas yang akan diajukan menerapkan vokasi. "Nanti yang membagi prioritas itu urusan Kementerian Perindustrian, dan kementerian sektor lainnya, seperti pertanian dan pariwisata. Sekarang sedang disusun daftarnya, yang mana saja prioritasnya," tutur Darmin.

img
Soraya Novika
Reporter
img
Laila Ramdhini
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan