Perbankan menggenjot portfolio kredit berkelanjutan (sustainable financing) guna mendukung target net zero emission (NZE).
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatat portofolio sustainable financing mencapai Rp787,9 triliun hingga akhir triwulan I-2024 atau tumbuh 10,8% secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp710,9 triliun. Nilai itu setara 66,2% dari total kredit yang disalurkan dan portofolio investasi government bond BBRI.
"Sebagai dukungan terhadap program ekonomi hijau pemerintah, perseroan terus berkomitmen menerapkan sustainable finance melalui implementasi environmental, social, dan governance (ESG)," ujar Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto, Selasa (14/5).
Secara rinci, kredit berkelanjutan BBRI fokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai Rp700,1 triliun. Lalu disusul pembiayaan kepada sektor hijau senilai Rp83,1 triliun yang terdiri dari sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp54,84 triliun, transportasi hijau sebesar Rp11,78 triliun, energi terbarukan Rp6,29 triliun, dan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sebesar Rp10,17 triliun. Perusahaan juga memiliki portfolio investasi government bond berbasis ESG senilai Rp4,7 triliun.
Tidak hanya dari sisi pembiayaan, perusahaan mengupayakan pendanaan berbasis ESG. Pada triwulan I-2024, bank pelat merah dengan logo warna biru itu membukukan total bond outstanding sebesar Rp37,2 triliun, termasuk green bond senilai Rp13,5 triliun yang diluncurkan secara bertahap pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Selain itu, perusahaan juga mendapat pendanaan melalui Sustainability-Linked Loans dan Inclusivity-based Securities.
Guna menekan emisi, Solichin bilang, perusahaan melakukan berbagai inisiatif, dimulai dari perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk scope 1, scope 2, scope 3 yang mengacu kepada standar internasional. Emisi scope 3 yang dihitung BBRI juga mencakup financed emissions, yaitu emisi tidak langsung yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang mendapat pembiayaan dari BRI.
Dari sisi operasional, perusahaan melakukan upaya operational eco-efficiency program, bertujuan untuk menurunkan emisi perusahaan yang bersumber dari kegiatan operasional, melalui penggunaan 119 eco-friendly cars dan 150 motor listrik sebagai kendaraan operasional kantor, serta instalasi solar panel di 93 unit kerja sebagai alternatif energi rendah emisi.
"Tidak hanya di dalam lingkungan bisnis dan operasional kantor, BRI juga berupaya memperluas upaya resiliensi terhadap perubahan iklim dengan melibatkan nasabah dan masyarakat," tuturnya.
Bank lain, PT Bank Muamalat Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan hijau sebesar 50% secara yoy tahun ini. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, pada akhir Desember 2023 penyaluran pembiayaan pada segmen ESG tercatat sekitar Rp1,3 triliun. Mayoritas penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan pada sektor transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.
“Tahun ini kami memproyeksikan penyaluran pembiayaan ESG tumbuh sebesar 50% dengan fokus pada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Indra menyebut, konsep pembiayaan hijau yang berlandaskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang diterapkan oleh bank syariah, termasuk Bank Muamalat. Maqashid syariah sendiri adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam.
Dalam konteks perbankan syariah, maqashid syariah berperan dalam menentukan tujuan utama dari praktik perbankan yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Di mana di dalamnya juga meliputi keberlangsungan terhadap lingkungan dan sosial.
Sejalan dengan hal tersebut, ujarnya, Bank Muamalat menjadikan triple bottom line sebagai konsep bisnis berkelanjutan dengan mengukur nilai kesuksesan dalam merealisasikan bisnis melalui dampak terhadap tiga indikator yaitu, People (sosial), Planet (lingkungan), dan Profit (ekonomi).
"Kami menjamin keberlangsungan bisnis dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit semata melainkan juga memperhatikan kebermanfaatan bagi masyarakat, menjalankan bisnis yang selaras dengan program pemeliharaan lingkungan, serta memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya ekonomi syariah," tuturnya.
Menurutnya, perusahaan menetapkan sejumlah inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang untuk mendukung program pembiayaan hijau. Yakni, pembiayaan kepada produsen alat transportasi berbasis listrik dan sektor energi bersih atau terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Selain itu, tuturnya, Bank Muamalat juga akan menyalurkan pembiayaan kepada sektor perikanan seperti kepada perusahaan jasa sarana produksi perikanan laut dan pembenihan biota serta kepada sektor kehutanan.
Salah satu bentuk implementasi pembiayaan hijau di Bank Muamalat adalah program pembiayaan kepemilikan kendaraan listrik untuk karyawan. Pada program ini, perusahaan memberikan insentif khusus dan kemudahan proses bagi karyawan yang ingin memiliki kendaraan berbasis listrik.
Di sisi lain, mitigasi dampak perubahan iklim membutuhkan pendanaan jumbo. Pada 2021 lalu, Kementerian Keuangan mengungkapkan, total kebutuhan biaya sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) mencapai Rp3.779 triliun. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk periode 2020-2030 tersebut dibuat berdasarkan referensi dari peta jalan NDC Mitigasi Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020.
Di mana dari referensi itu pemerintah memfokuskan kebutuhan dana pada lima sektor yang dapat berkontribusi banyak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu sektor kehutanan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun. Kemudian, sektor industri Rp0,92 triliun, pertanian Rp4,04 triliun, dan pengelolaan limbah Rp181,4 triliun.
Adapun berdasarkan Third Biennial Update Report (BUR) yang diterbitkan 20 Desember 2021 lalu, total dana yang dibutuhkan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada 2030 membengkak jadi Rp4.002 triliun.
“Biaya pengurangan C02 dari sektor kehutanan mencapai Rp309,1 triliun, sektor energi Rp3.500 triliun, industri Rp0,93 triliun, limbah Rp185,27 triliun, dan sektor pertanian Rp7,23 triliun,” papar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanthi dalam Laporan Akhir Third BUR, dikutip Alinea.id.
