Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini ditandai dengan kenaikan tren emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sekitar 4,3% per tahun berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu juga, terjadi tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius per tahun dan kenaikan permukaan laut 0,8 hingga 1,2 centimeter (cm) per tahun. Sedangkan, menurut Victor, terdapat sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.
“Tentu dampak dari perubahan iklim ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem laut, penurunan kualitas kesehatan, dan kelangkaan pangan,” ujar Victor dalam sambutannya di acara Workshop Strategi Blue Carbon untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Selasa (24/1).
Victor menyatakan, jika perubahan iklim tersebut tidak segera dimitigasi, maka akan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi dan potensi kerugian ekonomi nasional hingga 0,66% sampai dengan 3,45% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) di 2030. Oleh karena itu, dia menyampaikan, KKP akan memitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dengan memasukkan sektor karbon biru ke sektor kelautan di dalam dokumen NDC. Ditargetkan, terjadi penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional di tahun 2045.
“KKP telah merancang aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan untuk mendukung pencapaian target emisi Indonesia, yang salah satu ruang lingkupnya adalah ekosistem karbon biru,” tutur Victor.
Dalam ekosistem karbon biru, Victor berfokus pada mangrove, lamun, dan rawa payau yang memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim. Ketiganya memiliki peran dalam peningkatan ketahanan masyarakat dan pulau-pulau kecil, juga mengurangi emisi GRK 4 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan ekosistem yang ada di darat.
Ia merincikan, Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektare (ha) lahan mangrove yang bisa menyerap 14 miliar ton karbondioksida (CO2) atau dengan perkiraan moneter sekitar US$66 miliar. Kemudian, pada lamun (seagrass) yang merupakan tumbuhan berbunga di laut dangkal, menurut Victor, hingga saat ini belum terlalu diperhatikan, padahal lamun memiliki luasan wilayah mencapai 1,8 juta ha dengan kemampuan menyerap 790 juta ton karbon atau setara US$35 miliar.
“Pengelolaan karbon biru dalam konteks perubahan iklim merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi biru, terutama pada perlindungan dan pelestarian karbon biru yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan berkelanjutan masyarakat yang ada di pesisir,” katanya.
Menurut Victor, pengelolaan karbon biru ini akan dilakukan salah satunya dengan memperluas kawasan konservasi laut yang ditargetkan pada 2045 mencapai 30%. Hingga saat ini kawasan konservasi laut kata Victor, baru mencapai 8,9 juta ha atau 8,7% dari total luas wilayah Indonesia di 2022.
“Dalam memperluas kawasan konservasi menjadi 30%, maka ekosistem lamun dan mangrove yang ada di kawasan konservasi bisa menyerap karbon sekitar 188 juta ton karbon,” ucap Victor.
