Demi menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otorias Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpananan (LPS) guna memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keberlanjutan reformasi.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah terus memantau kondisi ekonomi saat ini. Saat pertumbuhan ekonomi menguat, namun keseimbangan eksternal justru menunjukkan tekanan dari sisi neraca perdagangan.
"Tugas pemerintah bersama OJK, BI, dan LPS adalah menjaga agar kondisi sistem keuangan tetap terjaga stabilitasnya sehingga momentum tetap bisa dipertahankan. Defisit saat ini 0,37% sampai April, keseimbangan primer surplus Rp 24,2 triliun jauh lebih tinggi dari tahun lalu pada periode akhir April yang hanya Rp 3 triliun," jelas Sri Mulyani, Senin (28/5).
Selain itu, Menkeu menjelaskan bahwa APBN sebagai instrumen fiskal masih memiliki ruang yang cukup apabila diperlukan instrumen dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Dari sisi pembiayaan, strategi 2018 yang telah dilakukan, menurut Menkeu, yaitu dengan melakukan front loading atau memperbanyak penerbitan surat utang di awal tahun, serta menerbitkan global bond tahun 2018. Cara demikian dinilai dapat mengantisipasi gejolak normalisasi The Fed.
"Sehingga kami bisa menghindari kondisi market yang tidak jauh dari prediksi. Sampai April, pembiayaan kita telah terealisir 57,9% dari target," terang tukas Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menambahkan, BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Respons kebijakan suku bunga secara preemptive atau pemeriksaan dini.
Prioritas BI lainnya adalah menerapkan kebijakan moneter yang antisipasi atau ahead the curve yang akan ditempuh untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, BI senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai sasaran 3,5% plus minus 1%.
Rencananya, Perry akan melakukan rapat dewan gubernur atau RDG tambahan pada Rabu (30/5) mendatang guna merumuskan kebijakan tersebut. Meski begitu, Perry menampik kalau RDG tersebut terbilang darurat. Ia menegaskan RDG itu hanya sebagai RDG tambahan.
Pendalaman pasar keuangan
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bakal mendorong program pendalaman pasar keuangan. Baik dari sisi permintaan ataupun penawaran dan penguatan infrastruktur pasar, serta memfasilitasi penerbitan obligasi daerah dan sekuritisasi aset.
Wimboh merinci, tahun ini sudah ada 58 perusahaan yang masuk dalam penawaran umum di pasar modal dengan total nilai indikatif sebesar Rp 66,35 triliun. Tidak menutup kemungkinan nilai tersebut bakal membesar, sebab berkaca pada tahun lalu bisa mencapai di atas Rp 150 triliun.
Sementara itu, total dana kelolaan investasi atau reksa dana meningkat dan telah mencapai Rp 739,71 triliun atau naik 7,64% secara year to date. Dari segi risiko yang ada, risiko kredit yang ditunjukkan oleh non perfoaming loan atau NPL perbankan tercatat 2,79%, trennya disebut Wimboh menurun dibanding periode tahun lalu yang sebesar 3,01%.
Dari sektor perbankan, LPS juga akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan dana pihak ketiga (DPK) yang mencerminkan likuiditas perbankan terus dipantau LPS. Pada April 2018, cakupan penjamin LPS terhadap DPK mencapai 99,9% jumlah nasabah dari total DPK dan dari segi nominal sekitar 52,15% dari total DPK.
Kata Halim, ke depan pihaknya akan meningkatkan intensitas monitoring dan investasi terkait skema penjaminan simpanan, baik dalam besaran tingkat suku bunga maupun berbagai kebijakan lainnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan Indonesia akan terus memperkuat keseimbangan eksternal pada neraca pembayaran dengan terus meningkatkan ekspor. Caranya dengan peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi. Serta, mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor rill untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
