Kostra Tani, era baru penggerak pertanian secara digital 

Sejak momen 100 hari masa kerja setelah dilantik, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo fokus membangun ekosistem pertanian lewat digitalisasi. Ide ini terus berlanjut hingga sekitar awal tahun 2020 sampai akhirnya Mentan mencanangkan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). 

Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan masalah data. Terkait ini, penyiapan War Room Kostra Tani menjadi kunci. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menjelaskan Kostra Tani merupakan transformasi Balai Penyuluhan Pertanian yang terkoneksi secara online ke Agriculture War Room (AWR).

Secara teknis, Kostra Tani ini akan mendorong kinerja para penyuluh di balai-balai tingkat kecamatan. Langkah ini tak main-main. Sebab, kata Dedi, program ini turut dilengkapi dengan data, informasi media digital yang bisa memperkirakan kapan waktu panen hingga peluang serta informasi pasar pertanian.

"Kita membangun Kostra Tani dengan mengkoneksikan BPP dengan AWR. Maksudnya AWR ini pertempuran ruang gagasan dan ide-ide yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang canggih. Bisa menghubungkan semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementan dan seluruh BPP di pelosok tanah air," ujar Dedi ketika berbincang dengan Alinea.id, Senin (28/12).

Dedi menjelaskan peran Kostra Tani setidaknya mencakup lima poin penting. Pertama, sebagai pusat data dan informasi pertanian. Berbagai data yang dikumpulkan meliputi potensi wilayah misalnya luas lahan, komoditas, iklim, Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), SDM, hingga sarana prasarana (gedung, meubelair, jaringan listrik dan lainnya).

Kedua, Kostra Tani juga berperan sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian. Bentuk perannya itu meliputi, pendampingan, kolaborasi penyuluh dan petugas hingga manajemen gerakan. Sasaran programnya, mulai dari poktan (kelompok tani), gapoktan (gabungan kelompok tani), kelembagaan ekonom petani, hingga petani milenial. 

Tidak hanya itu, komando strategis ini juga berperan sebagai pusat pembelajaran yang melibatkan institusi, akademisi, praktisi pertanian, baik swasta hingga lembaga swadaya. Adapun metodenya seperti pelatihan, magang, studi banding, pengkajian dan pendampingan. 

Lebih lanjut, pusat konsultasi bisnis juga dikembangkan melalui Kostra Tani. Di sini, konsultan ahli pertanian dari instansi pemerintah hingga lembaga swasta bertugas menyampaikan materi teknis. Sebut saja materi soal budidaya, pascapanen dan pengolahan, pemasaran, mekanisasi dan teknologi informasi. Sementara itu soal manajemen meliputi kewirausahaan dan kelembagaan. 

Terakhir, Kostra Tani juga menjadi pusat pengembangan jejaring kemitraan. Tujuannya agar usaha-usaha pertanian bisa dipasarkan secara lebih luas.

"Goalsnya, 5 peran itu betul-betul efektif di seluruh pelosok tanah air. Yang sudah bisa kita deteksi adalah fungsi pertama, data dan informasi. Kedua, wilayah pembangunan dan pertanian sudah terdeteksi. Yang lainnya masih sebagian kecil terdeteksi," ungkap dia. 

Per 23 Desember 2020, Kostra Tani telah menghubungkan BPP dengan AWR hingga 99,42% dari total 5.733 BPP. Sehingga, BPP yang telah terkoneksi AWR ada 5.700 dan yang belum terkoneksi ada 33 BPP. 

"Telah launching di 12 provinsi, 54 kabupaten/kota," imbuhnya. 

BPP yang telah terkoneksi dengan AWR ini, lanjutnya, berarti sudah menyerahkan laporan program utama ke Kementan. Jenis data yang dilaporkan beragam, seperti ketersediaan komoditas strategis, jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan ekspor, investasi, hingga tenaga kerja pertanian dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di BPP. 

"Kalau dia sudah melaporkan program berarti dia sudah berfungsi sebagai sumber informasi pertanian," kata dia. 

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah memperkuat teknologi dan sarana IT, termasuk komputer, modem, hingga internet di Kostra Tani. Pengadaan IT Kostra Tani setidaknya melalui tiga tahapan. Tahapan I, yaitu pengadaan 2019 yang termasuk 290 BPP yang sedang dibina oleh Kepala UK/UPT BPPSDMP, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Karantani Pertanian sebanyak 400 BPP. 

Kemudian, tahap II di pengadaan 2020 yang terdiri dari PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) 627 BPP dan dukungan eselon I (2.742 BPP). Total BPP mencapai 3.369. Terakhir, tahap III, di pengadaan 2021 (DAK) sebanyak 1.964 BPP. 

"Sarana IT, masih sekitar 15-20% lagi yang harus tuntas tahun depan (2021)," ujar Dedi. 

Tantangan dan peluang  

Salah seorang penyuluh Kostra Tani, Evrina Budiastuti mengatakan dalam Kostra Tani dirinya ditempa berbagai macam pendidikan. "Memang kami (penyuluh) jadi tempat di-uplek-uplek (jadi sasaran) Kostra Tani, kami jadi objek sebelum ke petani. Di kami ini, pas awal dikasih brainstorming harus seperti apa," ujar Evrina kepada Alinea.id, Senin (28/12). 

Penyuluh di BPP Wilayah V Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini menjelaskan Kostra Tani menguatkan program yang sudah ada. Termasuk dalam proses sinkronisasi data antar kementerian dan lembaga yang dalam prosesnya dibantu oleh para penyuluh di BPP yang dilakukan dalam ekosistem digital. 

"Melalui situs pertanian.go.id bisa terlihat di seluruh Indonesia, yang diisi penyuluh tiap bulan," ujarnya. 

Selain itu, Kostra Tani juga juga menjadi wadah untuk membangun pergerakan pertanian. Di BPP dia biasanya membantu koordinasi para petani di desa dan merancang program-program pertanian yang nanti dimusyawarahkan di kecamatan hingga pemberdayaan di bidang pertanian. 

"Kita bersama gapoktan (gabungan kelompok tani) mewadahi terbentuknya UMKM desa, utamanya produk-produk hasil pertanian," kata perempuan 35 tahun itu. 

Tidak hanya teori, sebagai penyuluh mereka dididik untuk menerapkan hasil pembelajaran. Mulai dari mengadakan sekolah lapang untuk petani, kaji terap teknologi pertanian hingga peningkatan kapasitas petani. 

Selama menjadi penyuluh di BPP sejak 2013 lalu, Evrina mengungkap Kostra Tani mempunyai keistimewaan koordinasi dan interaksi yang lebih mudah. "Paling terasa banget karena ini (Kostra Tani) langsung instruksi Mentan. Jadi saya merasa BPP diperhatikan banget oleh seluruh stakeholder Kementan," ungkapnya.

Kendati demikian, Evrina mengatakan, penerapan Kostra Tani masih tak luput dari tantangan. Utamanya, soal jumlah petugas penyuluh di lapangan yang masih minim. Jumlah dan kapasitas terbatas, tidak sebanding dengan tugasnya yang tidak mudah. 

Misalnya, saat ini ia menjadi penyuluh empat buah desa di Kabupaten Bogor. Ia mesti melaporkan tambah tanam harian dengan berkeliling secara manual. Tanpa alat memadai, laporan hasil pengukuran bisa tidak akurat. 

"Tenaga terkuras. Kan kerjaan kita enggak cuma ngurus luas tambah tanam, yang harus diurusi yang paling penting sebenarnya SDM-nya," ujarnya. 

Dia berharap agar Kostra Tani untuk mendorong ekspor produk-produk pertanian dalam negeri bisa diwujudkan lebih optimal. Utamanya, dalam hal penyiapan ekosistem ekspor dan kolaborasi antar stakeholder yang kuat. 

"Kementan itu ngomongnya (agar kita bikin) kelompok. Nah menyatukan itu yang susah," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja menekankan Kostra Tani jangan hanya dijalankan dengan pendekatan program. Perlu digeser lebih ke pendekatan gerakan. Alhasil dampaknya bisa terus berkelanjutan ke depan. 

"Kalau project itu sangat tergantung pada pemerintah. Tapi kalau gerakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi pihak-pihak lainnya, termasuk perguruan tinggi, teman-teman komunitas, media dan LSM," kata Entang kepada Alinea.id, Senin (28/12). 

Tak kalah penting, dia bilang, Kostra Tani ini juga mesti masuk rancangan besar (grand design) pembangunan pertanian. Seperti halnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun food estate dalam korporasi petani yang tengah digencarkan. 

"Peran penyuluh Kostra Tani harus ada di dalamnya. Harus dirumuskan jadi grand design, tidak bisa sporadis. Harus ditopang dengan adanya naskah akademik," ujarnya. 

Entang juga menyoroti bahwa pembangunan pertanian tidak boleh dilepaskan dari membangun para petani. Maka dari itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi mumpuni perlu terus dilakukan. 

"Naiknya produksi tidak otomatis meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani. Yang pasti produksi kita naik, tapi pendapatan dan penghasilan petani seperti jalan di tempat. Ini sebetulnya persoalan serius," kata dia. 

Bagaimana agar Kostra Tani tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang ada di daerah dan bisa saling berkesinambungan? Entang berpendapat, pemerintah melalui Kementan mesti aktif melakukan komunikasi dan advokasi melalui gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah pusat juga mesti bisa satu frekuensi, visi dan misi terhadap tujuan yang akan dicapai bersama.
 
Menyoal itu, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan Kostra Tani tidak akan bentrok dengan kebijakan daerah. Justru, sejalur dan bahkan akan lebih banyak dilakukan kerja sama. 

"Misalkan pemberdayaan penyuluh, petani, tidak mungkin dilaksanakan oleh pusat semua, tapi kerja sama juga dengan daerah," kata dia. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai infrastruktur Kostra Tani tentu saja dibutuhkan. Dedi menjelaskan, sarana prasarana yang diperlukan itu utamanya untuk pengadaan IT yang masih diperlukan bagi sekitar 1.900-an BPP di tahun 2021. Selain itu, ada juga kebutuhan renovasi di kantor BPP, belanja operasional para penyuluh hingga honornya. 

Dedi enggan menyebut pasti anggaran Kostra Tani yang saat ini telah dikeluarkan. Sementara untuk ke depan, dia mengatakan, anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, masih akan menunggu penganggaran tahun depan. 

"Ini belum jadi anggaran APBN, nanti dulu lah. Kalau sudah jadi APBN terbuka untuk umum. APBN 2021 tentu," kata Dedi.

Data Kementan tahun 2020, setidaknya ada 5.733 BPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun transformasi BPP Kostratani dilakukan bertahap hingga tahun 2021. Ada setidaknya 12 persyaratan yang wajib dipenuhi BPP. Mulai dari penetapan lokasi BPP, sosialisasi Kostra Tani, pelatihan teknologi informasi (IT) dan manajemen data dan informasi pertanian, pelatihan aplikasi pelaporan program utama Kementan, hingga implementasinya.

Penyuluh dibimbing mengimplementasikan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok online (e-RDKK) dan penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL).  Tak hanya menyusun, penyuluh juga harus mampu memverifikasi CPCL dan monitoring bantuan sarana produk pertanian.

Khusus untuk pelaporan hasil kegiatan secara periodik dilakukan setiap hari Jumat. Karena itu, BPP Model Kostra Tani wajib  melaporkan kepada Kostrada, Kostrawil, dan Kostanas dengan input data ke laporanutama.pertanian.go.id.