Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas pangan serta mengawasi pendistribusiannya.
"Bulan Ramadan sekitar dua bulan lagi dan kita sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo agar mengawasi pendistribusian serta stok pangannya," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf seperti dilansir Antara di Makassar, Senin (12/3).
Pengawasan distribusi stok pangan dari para petani ke pasar harus dipantau, karena dikhawatirkan adanya tengkulak yang menimbun sehingga memicu lonjakan harga.
Arahan dari Presiden Jokowi untuk menjaga dan mengawasi distribusi pangan tidak lain agar rakyat Indonesia, khususnya beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang. Tanpa adanya gejolak harga di pasar. Oleh karena itu, harga-harga pangan harus bisa dijaga atau lebih rendah dari harga tahun sebelumnya atau pada 2017.
"Harga pangan di Ramadan 2017 adalah yang terbaik sepanjang delapan tahun terakhir. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang dilaporkannya," katanya.
Karenanya, kestabilan harga kebutuhan pokok pada tahun ini harus bisa lebih baik. Setidaknya sama dengan harga dari tahun sebelumnya, mengingat kebutuhan jelang bulan puasa Ramadhan akan meningkat.
Beberapa komoditas pangan yang selalu menjadi penyumbang inflasi yakni beras, daging sapi, bawang putih, telur, ayam, bawang merah dan cabe rawit. Jika 11 kebutuhan pokok yang selalu menjadi penyumbang inflasi ini bisa ditekan, maka harga kebutuhan lainnya tidak merangkak naik.
"Biasanya kalau ada inflasi pasti ada deflasinya juga dan itu tidak terlepas dari peran TPID. Tapi, kami di Satgas Pangan akan berusaha keras dalam memantau ketersediaan pangan ini dan memutus rantai dari tengkulak pengepul komoditas tertentu," terangnya.