close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Presiden Prabowo Subianto (kanan) melakukan kunjungan kenegaraan dan disambut oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping (kiri). Foto dokumentasi Setneg.
icon caption
Presiden Prabowo Subianto (kanan) melakukan kunjungan kenegaraan dan disambut oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping (kiri). Foto dokumentasi Setneg.
Bisnis
Minggu, 10 November 2024 18:57

Kunjungan Prabowo ke China, untuk siapa?

Kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto ke China menjadi sorotan tajam lantaran keterlibatan sejumlah konglomerat Indonesia yang memiliki rekam jejak kontroversial.
swipe

Kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto ke China menjadi sorotan tajam lantaran keterlibatan sejumlah konglomerat Indonesia yang memiliki rekam jejak kontroversial dan banyak merusak lingkungan. Sejumlah pihak mempertanyakan sosok-sosok seperti Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja yang ikut dalam rombongan resmi tersebut.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ikut sertanya nama-nama besar dalam dunia bisnis seperti Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja dalam kunjungan ini, memunculkan kekhawatiran publik. Kedua sosok tersebut tidak luput dari kontroversi terkait isu lingkungan, tata kelola, dan hubungan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Kehadiran konglomerat dengan rekam jejak yang kontroversial dapat menimbulkan persepsi pemerintahan baru ini masih melanggengkan praktik oligarki, di mana para elite bisnis memiliki akses lebih dekat dan istimewa terhadap kekuasaan," kata Achmad, Minggu (10/11).

Beberapa pandangan skeptis menilai hal ini justru mereduksi esensi dari kunjungan tersebut, yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi, memastikan transparansi, serta menciptakan peluang ekonomi yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, Achmad tak menampik keterlibatan sektor swasta dalam diplomasi ekonomi memiliki peran yang krusial. Namun, katanya, sebaiknya diiringi dengan pemilihan mitra yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dorong investasi asing

Dia bilang, momen diplomatik tersebut seharusnya dapat lebih difokuskan untuk memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan foreign direct investment (FDI) alias investasi asing langsung, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia, dan mendorong peran aktif Indonesia dalam perdagangan serta perdamaian dunia.

China dinilai sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan dalam kancah ekonomi global. Sebagai negara dengan populasi dan potensi pasar yang besar, Negeri Tirai Bambu itu juga menjadi salah satu investor utama di berbagai sektor di Indonesia, termasuk infrastruktur, teknologi, dan sumber daya alam.

"Oleh karena itu, kunjungan perdana Presiden Prabowo ke China memiliki arti yang sangat strategis untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan memposisikan Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Asia," katanya.

Apalagi, publik berharap kunjungan ini membawa dampak konkret dalam hal peningkatan FDI yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan baik, investasi asing berpotensi besar mendukung transformasi sektor-sektor industri dalam negeri dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, dengan dinamika geopolitik yang ada, kunjungan kenegaraan ini juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas dan perdamaian regional, terutama dengan menghadirkan Indonesia sebagai penengah yang berkomitmen terhadap kerja sama internasional.

"Salah satu pilar utama dari kunjungan kenegaraan seperti ini adalah untuk menarik investasi asing langsung yang dapat menggerakkan ekonomi Indonesia," ujarnya. 

Dia melanjutkan di tengah tren deglobalisasi dan ketegangan geopolitik, menarik FDI dari China merupakan strategi yang sangat relevan. FDI yang tepat tidak hanya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja baru, memberikan keterampilan kepada tenaga kerja lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi.

"Dalam konteks tersebut, kunjungan ini sebaiknya dipandang sebagai peluang besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi inklusif yang berorientasi pada rakyat," katanya.

Setiap investasi yang datang dari China, katanya, perlu diarahkan untuk sektor-sektor yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti sektor manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Jika pengelolaan investasi asing dilakukan dengan bijak, maka akan tercipta lapangan pekerjaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, kehadiran investasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Menurutnya, dengan meningkatnya persaingan global dan pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi Indonesia perlu dipercepat.

"Kunjungan ini seharusnya difokuskan untuk mempertemukan pemerintah dengan para investor yang memiliki komitmen untuk mengalihkan teknologi dan pengetahuan, bukan sekadar mendatangkan kapital tanpa manfaat jangka panjang bagi masyarakat," tuturnya.

Di sisi lain, kunjungan Prabowo ke China seharusnya juga bisa menjadi simbol komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. Hubungan baik dengan China akan membantu memperkuat posisi Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), serta memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keamanan energi.

"Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan perdagangan bebas yang adil dan inklusif," ujarnya.

Di samping itu, kunjungan ini juga merupakan peluang untuk menyampaikan Indonesia menginginkan kemitraan yang setara dan berbasis pada nilai-nilai saling menguntungkan.

Kondisi kondusif untuk perdagangan juga mencakup peningkatan diplomasi ekonomi yang menekankan pada diversifikasi perdagangan, agar ketergantungan Indonesia pada satu atau dua negara saja bisa diminimalisir. Achmad menyebut, pendekatan ini akan membuat ekonomi Indonesia lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh ketidakpastian global.

Mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak dengan kepentingan yang merugikan jangka panjang juga penting agar Indonesia tetap berdaulat dalam menentukan kebijakan ekonomi dan diplomatiknya.

"Jika pemerintahan baru berkomitmen pada perubahan yang lebih baik, maka alangkah baiknya jika dalam kunjungan-kunjungan strategis di masa depan, pemerintah lebih selektif dalam memilih mitra bisnis," katanya, 

Achmad mengatakan pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan FDI yang menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Dus, kunjungan kenegaranaan akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

"Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama dengan China tidak hanya menjadi keuntungan bagi segelintir elite, tetapi dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama," katanya.

Sementara, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping juga dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China, Sabtu (9/11). Sejumlah kesepakatan yang ditandatangani, yakni protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke China; pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan; memorandum saling pengertian tentang penguatan kerja sama ekonomi biru; memorandum saling pengertian tentang kerja sama sumber daya mineral; memorandum saling pengertian tentang kerja sama mineral hijau; memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang sumber daya air; dan memorandum saling pengertian tentang kerja sama penilaian kesesuaian.

img
Satriani Ari Wulan
Reporter
img
Satriani Ari Wulan
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan