PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) kembali menggelar private placement senilai Rp412 miliar untuk ekspansi.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BJBR Nia Kania mengatakan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (Non-HMETD/Private Placement) tahap II dengan total nilai Rp412 miliar. Private placement akan dieksekusi pada akhir tahun ini.
"Di tahap I kemarin yang sudah dieksekusi sebesar Rp272 miliar," kata Nia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (19/8).
Aksi korporasi ini dilakukan guna memperkuat permodalan untuk ekspansi kredit di masa depan. Per semester I-2019, kredit BJB tumbuh 8,2% year-on-year (yoy) menjadi Rp78,2 triliun.
Lantaran penerbitan saham baru ini belum masuk dalam rencana bisnis bank (RBB), maka manajemen BJB memproyeksi aksi private placement yang akan diserap oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten.
Seluruh pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dan Banten akan bertindak sebagai pembeli saham baru BJBR. Bahkan, empat kabupaten baru hasil pemekaran, yakni Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran, juga akan menyerap saham baru tersebut.
Manajemen emiten bersandi saham BJBR ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat dan Banten untuk aksi korporasi tersebut.
Eksekusi penerbitan saham baru ini dihadapkan dapat berlangsung akhir tahun 2019. Langkah aksi korporasi ini terbilang rumit, terutama di pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali.
"Pemda pun ada ketentuan atau ada prosedur yang harus mereka tempuh mulai penyusunan peraturan daerah, pencantuman dalam APBD, izin dari legislatif dan sebagainya. Semua itu memerlukan waktu sehingga kami tahun 2018 lalu tak bisa secara bersama-sama mengeksekusi rights issue sekaligus," tutur Nia.
Nia menambahkan, rencana aksi suntikan modal ini dimungkinkan mundur hingga tahun depan. Sebab, perizinan di dalam masing-masing Pemda juga memerlukan waktu yang tak sedikit.
Secara keseluruhan, total nilai aksi korporasi ini mencapai Rp684 miliar. Saat ini, pemegang saham BJBR terdiri dari Pemprov Jabar 38,18%, Provinsi Banten 5,29%, dan sisanya dimiliki oleh Pemda dan publik 49,29%.
Divestasi batal
Sementara itu, untuk rencana divestasi 5,3% saham yang digenggam oleh Pemprov Banten, Nia mengatakan hal tersebut batal dilakukan. Sebab, dividen maupun Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterima Pemprov Banten sangat membantu perekonomian maupun berbagai program di provinsi paling barat Pulau Jawa itu.
"Kabupaten atau kota se-Banten, mereka masih memiliki saham dan tak pernah berpikir atau tidak ada rencana melakukan divestasi di BJB. Bahkan mereka melakukan penambahan melalui PMT HMETD ini," ujar Nia.
Dari segi kinerja, BJB berhasil menorehkan kinerja positif pada semester I-2019. Perseroan berhasil mencatatkan aset Rp120,7 triliun atau tumbuh sebesar 6,4% yoy.
Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp89,3 triliun atau tumbuh 7,4% yoy. Total penyaluran kredit juga meningkat 8,29% menjadi sebesar Rp77,8 triliun. Dengan kinerja bisnis tersebut membuat Bank Bjb berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp803 miliar.
