Langkah pemerintah tunda pembatasan BBM subsidi sudah tepat

Langkah pemerintah menunda pembatasan BBM subsidi awal Oktober ini sudah tepat untuk mengantisipasi adanya kontraksi di tengah masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menuturkan, penundaan pembatasan BBM subsidi ini, merupakan langkah terbaik. 

“Memang langkah yang terbaik menurut kacamata publik, karena itu kalau sampai dinaikkan di tengah situasi harga-harag sudah naik, itu akan terjadi kontraksi arahnya gerakan politik,” ucap Trubus kepada wartawan, Rabu (2/1).

Trubus mengingatkan kementerian tentang pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang anak buahnya untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. 

“Karena itu, presiden kan waktu itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan yang ekstrem salah satunya ini agar membatalkan BBM subsidi ini,” ucapnya.

Menurutnya, adanya pembatasan BBM subsidi lantaran banyaknya masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM subsidi. 

“Ada unsur kesengajaan karena masyarakat yang mampu menggunakan subsidi itu, masalahnya sumber itu,” tegasnya.

Ia memberikan solusi agar harga BBM subsidi di bawah Rp10.000, namun dalam aplikasinya harus menggunakan KTP ketika membeli BBM. Sehingga, angkutan umum, masyarakat penghasilan rendah, bisa menggunakan BBM subsidi secara tepat sasaran.

“Kalau dari NIK-nya, dia memang enggak mampu ya sudah. Kalau bisa, pemerintah berikan separuh harga saja. Jadi alternatif. Kalau naik kereta ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, itu bisa diterapkan, lewat sistem itu, tetapi pengawasannya harus diperketat,” tutupnya.