Langkah yang bisa diambil Prabowo untuk melunasi bunga utang Rp552,9 T

Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada bunga utang senilai Rp552,9 triliun yang harus dibayarkan pada 2025. Angka itu belum termasuk pembayaran pokok utang. 

Menurut Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, nilai ini naik 10,8% dari outlook tahun ini yang senilai Rp499 triliun. Meski demikian, melejitnya pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2024 yang sebesar 13,4% terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023. 

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyebut pembayaran bunga utang tak selalu berbau negatif. Beberapa negara menerapkan indikator manajemen utang dari belanja utang. Tujuannya, agar utang mendorong industri atau lapangan kerja untuk sektor riil.

“Memang akhirnya beban utang kita semakin tinggi meningkat dua kali lipat dari era Jokowi,” katanya dalam diskusi yang digelar Celios secara daring, Senin (19/8).

Dalam pengelolaan fiskal 10 tahun terakhir, menurutnya, Jokowi menetapkan utang sebagai penggerak. Adapun pembayaran utang dilakukan dengan menerapkan perluasan risiko pajak. 

Namun di sisi lain, pajak Indonesia masih jauh dari angka ideal. Sekadar informasi, penerimaan pajak hingga 30 Juni 2024 atau semester I-2024, hanya sebesar Rp893,8 triliun. Jumlah tersebut turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp970,2 triliun. Angka itu hanya 44,9% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Menurutnya, utang harus dilihat secara kualitas. Dia membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia. Utang Negeri Jiran itu tinggi, namun digunakan untuk pembangunan futuristik. Sedangkan Indonesia memiliki produk domestik bruto (GDP) dari sektor mineral yang dalam jangka panjang akan menurun.  

“(Sementara) alokasi belanja nonkementerian atau lembaga meningkat dengan pertumbuhan yang signifikan untuk pembayaran bunga utang,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyampaikan, pemerintah bisa membayar bunga utangnya dengan debt swap alias pengalihan utang. Misalnya, utang ditukar dengan pembiayaan program perlindungan lingkungan hidup atau transisi energi. 

“Bayar bunga utangnya bisa pakai debt swap for energy transition atau pembayaran bunga dan pokok utang ditukar dengan program perlindungan lingkungan hidup atau transisi energi,” katanya saat merespons pertanyaan Alinea.id, dalam kesempatan serupa.

Pemerintah, kata Bhima, bisa berkaca pada negara di Benua Afrika, seperti Mesir. Mereka melakukan hal tersebut dan patut ditiru oleh Prabowo kelak.

Langkah ini dianggap sebagai upaya kreatif. Tentunya bertujuan agar utang tidak meningkat di kemudian hari.

“Mesir misalnya melakukan debt swap for energy transition. Prabowo harus lebih kreatif mencari cara agar beban utang tidak meningkat,” ujarnya.