LMAN telah mendanai pengadaan lahan JTTS sebesar Rp11,42 triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana pembebasan lahan sebesar Rp650 miliar (per 31 Januari 2022) untuk pembangunan ruas Tol Binjai-Langsa.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset (LMAN) Basuki Purwadi menuturkan, pembangunan Binjai-Langsa merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang membentang dari Aceh hingga Lampung.

“Secara keseluruhan, LMAN telah mendanai pengadaan lahan pembangunan JTTS sejumlah Rp11,42 triliun hingga 31 Januari 2022," pungkasnya dalam siaran pers, Jumat (4/1).

Dengan adanya pembangunan jalan tol lintas Sumatera, diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas. Untuk itulah pihaknya berkomitmen untuk terus menjalankan amanat dalam melaksanakan pendanaan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN), guna menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berperan dalam ekosistem pembangunan infrastruktur atas sinergi dan kolaborasi yang baik untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Adapun di tahun ini, LMAN mendapatkan mandat alokasi dana investasi pemerintah sebesar Rp28,84 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan berbagai infrastruktur PSN. Dari alokasi tersebut, Rp24,088 triliun diamanatkan untuk pendanaan pengadaan lahan bagi sektor jalan tol, termasuk JTTS. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaksanakan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) penyaluran penyertaan modal negara (PMN)/investasi pemerintah. Hal ini guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk JTTS. PMN/investasi pemerintah tersebut digunakan untuk pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN dan pelaksanaan konstruksi oleh BUMN PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan Kementerian Keuangan.

“Dengan penandatanganan LoC diharapkan dapat menjadi testimoni sekaligus komitmen menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara seefisien mungkin.” imbuhnya.

Sri Mulyani menekankan, melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat menjunjung tinggi tata kelola dan integritas, sehingga APBN dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan penyelesaian JTTS akan mempercepat konektivitas antarwilayah di Sumatera yang juga diproyeksikan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan masyarakat sekitar.