Mau dibubarkan, Kementerian BUMN hitung aset PLN Batubara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan kajian teknis untuk membubarkan anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT PLN Batubara. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

"Kami perlu juga untuk hitung teknisnya, hitung asetnya, seberapa banyak. Nanti dari sana baru bisa kami ambil langkah pembubarannya," paparnya kepada media, Jumat (14/1).

Arya menjelaskan PT PLN Batubara harus dibubarkan agar lebih efisien. Pasalnya, selama ini batu bara yang dibeli oleh PLN berasal dari PLN Batubara.

"Artinya PLN Batubara beli dari pemilik batu bara lalu masuk ke PLN Batubara lalu jual lagi ke PLN," jelasnya.

Sebagai perusahaan PLN Batubara tentu saja mengambil margin dari penjualan batu bara ke PLN. Sehingga jika PLN Batubara dibubarkan, pemilik batu bara bisa menjual ke PLN sehingga lebih efisien.

"Enggak pakai lagi di tengah-tengah PLN Batubara, ini efisiensi dari kita," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini pihaknya banyak sekali melakukan efisiensi. Salah satu langkahnya adalah dengan membubarkan anak-anak usaha BUMN yang menghambat.

"Di sisi lain soal apakah di sana selama ini ada permainan atau enggak, itu nanti akan terlihat dari hasil audit kami dan sebagainya akan jelas itu semua. Kita tunggu saja yang pasti kita akan selalu transparan untuk itu," paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR, Andi Ridwan Wittiri, meminta pemerintah membubarkan PT PLN Batubara di tengah gonjang-ganjing domestic market obligation (DMO) yang berujung pada penyetopan ekspor.

Andi menyebut, pelarangan ekspor sebenarnya bukan karena masalah tidak dipenuhinya DMO yang mewajibkan pengusaha memasok batu bara ke PLN sebesar 25%, namun karena PLN Batubara lebih sibuk dengan urusan bisnis. Akibatnya, kata dia, persediaan batu bara dalam negeri tidak terpenuhi.

"Yang jadi masalah ialah dia (PLN Batubara) sibuk dengan bisnisnya, dia lupa dengan kewajibannya untuk mendukung PLN," kata Andi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kompleks DPR, Kamis (13/1).