Menagih janji John Riady tuntaskan Meikarta

Enam menara menjulang tinggi di pusat kota terpadu Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Keenam gedung yang belum rampung itu berada di District 1 yang merupakan jantung Meikarta. Crane dan sejumlah alat berat masih terpasang di antara bangunan-bangunan jangkung saat Alinea.id mengunjungi proyek besutan PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) tersebut pada Jumat (15/3).  

Tidak jauh dari gedung-gedung tadi, berdiri lifestyle center atau pusat hiburan dan kuliner. Salah satu lifestyle mall yang sudah mengisi distrik itu yakni Maxxbox, pusat belanja mungil milik Lippo Group yang hanya berisi tenant food and beverage (fnb). Di mall itu juga terdapat gerai penjualan Meikarta.

“Ya, penjualan masih berlanjut. Hunian untuk tipe studio bahkan sudah habis terjual,” ujar salah satu agen penjual kepada Alinea.id.

Harga melambung

Dalam grand masterplan Meikarta yang bisa dibaca lokasi proyek, kota baru ini terbagi menjadi empat wilayah utama. Pertama, District 1 yang terdiri dari hunian utama, pusat perbelanjaan, kuliner, bioskop, dan panggung hiburan. Kedua, University District untuk pusat edukasi mulai dari sekolah dasar hinggi perguruan tinggi serta pusat penelitian. 

Ketiga, Industrial District yang menjadi pusat perkantoran dan industri. Distrik ini juga menyediakan hunian berkonsep rusun khusus pekerja yang kerja di wilayah tersebut. Terakhir, Central Park yang merupakan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 100 ha untuk tempat bermain anak, rekreasi, jogging, bersepeda dan lain sebagainya.

Agen penjual Meikarta mengklaim progress pembangunan apartemen di District 1 Meikarta sudah mencapai 70%. Menurut dia, hunian vertikal tersebut siap dihuni pada Februari 2020.

Meski demikian, pembangunan dua distrik yakni Industrial dan University belum dimulai karena terkendala perizinan lahan. Agen tersebut mengatakan perizinan lahan akan segera diselesaikan, sehingga distrik tersebut bisa mulai dibangun setelah District 1 rampung.

Menurut agen itu, harga apartemen di Meikarta sudah melambung hingga Rp300 juta untuk tipe dua kamar. Bahkan, harga tertinggi hunian ini dipatok Rp800 juta per unit.

Padahal, saat diluncurkan pada 2017, hunian ini dijual dengan harga kurang dari Rp200 juta. Bahkan, tipe studio dibanderol dengan harga Rp120 juta per unit. Dengan harga demikian, pembeli bisa mencicil hanya dengan Rp1 juta-2 juta per bulan.

Meikarta juga sudah menghilangkan promo uang muka (down payment/DP) nol persen. Namun, hunian di Meikarta tetap bisa dicicil selama 10, 15, dan 20 tahun dengan DP mulai dari 5% hingga 15%.

Sempat terhenti

Berada cukup jauh dari District 1, danau di Central Park Meikarta sudah terbangun. Di fasilitas umum (fasum) seluas 100 hektare (ha) yang menjadi andalan Meikarta ini, sudah terpasang wahana bermain untuk anak. Terlihat juga beberapa warga yang datang ke Central Park untuk sekedar santai.

Namun demikian, pembangunan Meikarta disebut sempat terhenti sejak Mei 2018 hingga November 2018 atau sekitar enam bulan. Saat ditemui di sekitar Central Park, seorang warga yang tinggal di pemukiman belakang Meikarta, mengaku tak melihat para pekerja datang ke sana, atau alat berat bergerak selama rentang waktu tersebut.

"Selama empat sampai enam bulan itu mati kelihatannya," ujar warga yang enggan disebut namanya itu.

Kabar miring ini disebutnya berdampak pada para pembeli. Beberapa kerabatnya yang pernah membayar uang muka proyek tersebut sampai berhenti membayar angsuran kredit apartemen Meikarta. Sebab, mereka mengaku tak mendapat kejelasan informasi dari pihak Meikarta soal keberlanjutan proyek tersebut.

Kekhawatiran ini sebetulnya tidak mengherankan. Dalam enam bulan terakhir, Lippo Group dihajar isu panas terus menerus. Perusahaan dikabarkan melego 50,01% saham Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang Meikarta kepada perusahaan China Hasdeen Holdings Ltd. dan Masagus Ismail Ning.

Selain itu, patgulipat perizinan lahan Meikarta juga beruntut pada gugatan pidana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direksi Lippo Group dilaporkan menyuap sejumlah pejabat di tingkat daerah untuk memuluskan izin Meikarta. Hingga kini, kasusnya masih berada di meja pengadilan.

Enam menara menjulang tinggi di pusat kota terpadu Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Keenam gedung yang belum rampung itu berada di District 1 yang merupakan jantung Meikarta. Crane dan sejumlah alat berat masih terpasang di antara bangunan-bangunan jangkung saat Alinea.id mengunjungi proyek besutan PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) tersebut pada Jumat (15/3).  

Tidak jauh dari gedung-gedung tadi, berdiri lifestyle center atau pusat hiburan dan kuliner. Salah satu lifestyle mall yang sudah mengisi distrik itu yakni Maxxbox, pusat belanja mungil milik Lippo Group yang hanya berisi tenant food and beverage (fnb). Di mall itu juga terdapat gerai penjualan Meikarta.

“Ya, penjualan masih berlanjut. Hunian untuk tipe studio bahkan sudah habis terjual,” ujar salah satu agen penjual kepada Alinea.id.

Harga melambung

Dalam grand masterplan Meikarta yang bisa dibaca lokasi proyek, kota baru ini terbagi menjadi empat wilayah utama. Pertama, District 1 yang terdiri dari hunian utama, pusat perbelanjaan, kuliner, bioskop, dan panggung hiburan. Kedua, University District untuk pusat edukasi mulai dari sekolah dasar hinggi perguruan tinggi serta pusat penelitian. 

Ketiga, Industrial District yang menjadi pusat perkantoran dan industri. Distrik ini juga menyediakan hunian berkonsep rusun khusus pekerja yang kerja di wilayah tersebut. Terakhir, Central Park yang merupakan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 100 ha untuk tempat bermain anak, rekreasi, jogging, bersepeda dan lain sebagainya.

Agen penjual Meikarta mengklaim progress pembangunan apartemen di District 1 Meikarta sudah mencapai 70%. Menurut dia, hunian vertikal tersebut siap dihuni pada Februari 2020.

Meski demikian, pembangunan dua distrik yakni Industrial dan University belum dimulai karena terkendala perizinan lahan. Agen tersebut mengatakan perizinan lahan akan segera diselesaikan, sehingga distrik tersebut bisa mulai dibangun setelah District 1 rampung.

Menurut agen itu, harga apartemen di Meikarta sudah melambung hingga Rp300 juta untuk tipe dua kamar. Bahkan, harga tertinggi hunian ini dipatok Rp800 juta per unit.

Padahal, saat diluncurkan pada 2017, hunian ini dijual dengan harga kurang dari Rp200 juta. Bahkan, tipe studio dibanderol dengan harga Rp120 juta per unit. Dengan harga demikian, pembeli bisa mencicil hanya dengan Rp1 juta-2 juta per bulan.

Meikarta juga sudah menghilangkan promo uang muka (down payment/DP) nol persen. Namun, hunian di Meikarta tetap bisa dicicil selama 10, 15, dan 20 tahun dengan DP mulai dari 5% hingga 15%.

Sempat terhenti

Berada cukup jauh dari District 1, danau di Central Park Meikarta sudah terbangun. Di fasilitas umum (fasum) seluas 100 hektare (ha) yang menjadi andalan Meikarta ini, sudah terpasang wahana bermain untuk anak. Terlihat juga beberapa warga yang datang ke Central Park untuk sekedar santai.

Namun demikian, pembangunan Meikarta disebut sempat terhenti sejak Mei 2018 hingga November 2018 atau sekitar enam bulan. Saat ditemui di sekitar Central Park, seorang warga yang tinggal di pemukiman belakang Meikarta, mengaku tak melihat para pekerja datang ke sana, atau alat berat bergerak selama rentang waktu tersebut.

"Selama empat sampai enam bulan itu mati kelihatannya," ujar warga yang enggan disebut namanya itu.

Kabar miring ini disebutnya berdampak pada para pembeli. Beberapa kerabatnya yang pernah membayar uang muka proyek tersebut sampai berhenti membayar angsuran kredit apartemen Meikarta. Sebab, mereka mengaku tak mendapat kejelasan informasi dari pihak Meikarta soal keberlanjutan proyek tersebut.

Kekhawatiran ini sebetulnya tidak mengherankan. Dalam enam bulan terakhir, Lippo Group dihajar isu panas terus menerus. Perusahaan dikabarkan melego 50,01% saham Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang Meikarta kepada perusahaan China Hasdeen Holdings Ltd. dan Masagus Ismail Ning.

Selain itu, patgulipat perizinan lahan Meikarta juga beruntut pada gugatan pidana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direksi Lippo Group dilaporkan menyuap sejumlah pejabat di tingkat daerah untuk memuluskan izin Meikarta. Hingga kini, kasusnya masih berada di meja pengadilan.

Strategi bos baru LPKR

Di tengah tekanan yang mewarnai industri properti dan sentimen negatif terhadap perusahaan, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) membidik pendanaan senilai US$1,01 miliar untuk transformasi bisnis.

Pendanaan ini berasal dari penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue senilai US$730 juta pada 12 Maret 2019. Sisanya, melalui divestasi aset dengan target dana US$ 280 juta.

Keluarga Riady yang merupakan pemilik Lippo melalui PT Inti Anugerah Pratama (IAP) akan menjadi pembeli siaga atas aksi right issue tersebut. Selain itu, ada dua pihak lain yang juga berkomitmen menyerap senilai US$70 juta, yakni George Raymond Zage III dan Chow Tai Fook Nominee Limited.

Perseroan menetapkan harga right issue sebesar Rp235 setiap saham, terdiskon 8,2% dibandingkan harga penutupan pada Senin (11/3). Perseroan akan menggelar RUPS untuk rencana-rencana ini pada 18 April 2019.

Proses right issue ditargetkan rampung pada semester pertama tahun ini, sedangkan divestasi aset diharapkan selesai akhir tahun ini. Dari dana tersebut, senilai US$275 juta akan digunakan untuk pelunasan sebagian kewajiban utang, lalu senilai US$290 juta untuk buffer likuiditas guna mendanai kewajiban bunga utang dan sewa REIT hingga akhir 2020. Selanjutnya, senilai US$25 juta untuk modal kerja dan keperluan umum.

Selain pengumumam right issue itu, LPKR juga menunjuk jajaran direksi baru, salah satunya  John Riady sebagai Chief Executive Officer LPKR. John merupakan cucu Mochtar Riady, dari anaknya James Riady.

Pada hari ini (21/3), John mengumumkan PT Inti Anugerah Pratama telah melakukan penyetoran lebih awal (advanced subscription) sebesar US$280 juta dalam bentuk tunai kepada LPKR.

Jumlah dana yang disetorkan lebih awal tersebut akan dianggap sebagai pembayaran atas persetujuan pemesanan saham LPKR dalam right issue dengan harga pelaksanaan yang sama seperti hak yang akan diberikan untuk semua pemegang saham LPKR.

“Penyelesaian advanced subscription menandai langkah pertama yang penting dari program pendanaan, dan akan memperkuat komitmen kami terhadap transformasi strategis LPKR. Dana yang didapat akan digunakan untuk mulai mengoptimalkan neraca dengan memenuhi berbagai kewajiban keuangan jangka pendek perseroan," kata CEO LPKR John Riady, dalam keterangan resmi kepada Alinea.id, Kamis (21/3).

Penyelesaian Meikarta

John mengatakan sebesar LPKR akan mengalokasikan US$200 juta dari right issue untuk menyelesaikan pembangunan proyek Meikarta di Cikarang. John yakin proyek Meikarta yang merupakan terobosan besar bagi perusahaan bisa rampung sesuai rencana.

“Meikarta akan menjadi proyek dengan pengembangan terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas kelas dunia,” kata John.

Untuk diketahui, kawasan terpadu atau mix used development Meikarta seluas 250 hektare (ha) ini membutuhkan investasi hingga Rp 278 triliun.

Saat dihubungi, Vice President Head of Corporate Communication Danang Kemayan Jati pembangunan Meikarta terus dikebut hingga saat ini. Menurut dia, Lippo sudah melakukan serah terima (handover) hunian di Meikarta pada awal Maret ini.

Danang juga menampik adanya isu pembangunan Meikarta yang sempat terhenti. “Tidak benar, itu hoaks. Pembangunan jalan terus dan mulai awal bulan ini sudah mulai serah terima unit Meikarta," kata Danang kepada Alinea.id.

Menjawab pertanyaan tentang kemampuan Lippo menyelesaikan Meikarta, Pendiri dan Direktur Jagartha Advisor FX Iwan menilai emiten dengan kode LPKR ini bisa melanjutkan proyek Meikarta. Menurut dia, kunci utama untuk memperbaiki bisnis perusahaan dan proyek Meikarta yakni meningkatkan kembali kepercayaan para investor.

"Harusnya cukup positif mengingat dana yang diperoleh untuk difokuskan ke Meikarta dan terlepas kasus kemarin, pembangunan dan serah terima masih dilanjutkan," kata Iwan saat dihubungi Alinea.id.

Lebih lanjut, Iwan menilai terdapat potensi perbaikan kinerja sektor properti setelah pemilu. Apalagi, kata dia, ada potensi Bank Indonesia (BI) untuk melonggarkan kebijakan moneternya di kuartal III-2019. 

Sementara itu, Fitch Ratings telah menempatkan Lippo Karawaci di peringkat Issuer Default Rating (IDR) Jangka Panjang CCC+ serta Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan di BB-(idn) pada Rating Watch Positive (RWP).

RWP mencerminkan kepercayaan bahwa tambahan ekuitas baru dari untuk LPKR bisa menyediakan likuiditas hingga akhir 2020. Sehingga perseroan memiliki kapasitas keuangan untuk melanjutkan berbagai rencana dan juga membayar beban bunga serta utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. 

Fitch Ratings didapat tidak lama setelah Moody's Investors Service telah menaikan prospek peringkat LPKR menjadi 'stabil' dari sebelumnya 'negatif', dan mempertahankan peringkat B3 Perusahaan.

Sementara S&P Global Ratings menempatkan peringkat 'CCC+' atas utang jangka panjang di CreditWatch dengan implikasi positif.

Perubahan dalam prosepek peringkat Moody’s mencerminkan ekspektasi lembaga pemeringkat tersebut bahwa LPKR akan memiliki cukup uang tunai untuk mendanai kebutuhan operasional dan memenuhi kewajiban utang hingga akhir tahun 2020. 

Berbagai upaya sudah ditempuh Lippo Group untuk mengembalikan kinerja positif perusahaan serta menyelesaikan berbagai proyek prioritas. Namun demikian, permasalahan izin lahan yang berujung kasus suap, serta bukti dari serah terima hunian, masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Konsumen juga menanti pembuktian janji bos baru Lippo Karawaci untuk menyelesaikan proyek ini.