Menaker: Pengangguran Indonesia didominasi berpendidikan SMK hingga sarjana

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan banyak pengangguran di Indonesia merupakan lulusan pendidikan tingkat SMK/SMA, diploma, hingga sarjana. Sedangkan untuk lulusan pendidikan SMP ke bawah justru banyak mengisi lapangan pekerjaan yang ada. Pemicunya adalah, ketidaksesuaian lulusan pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini ia sampaikan saat menjadi panel diskusi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12).

“Tantangan pekerja di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah, sementara kalau kita lihat profil ketenagakerjaan yang menganggur justru yang tingkat pendidikannya lebih tinggi,” ujar Ida, ditulis Kamis (22/12).

Melihat tantangan tersebut, pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini dinilai menjadi langkah strategis untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,

“Prinsip dasar pelatihan dan pendidikan vokasi itu berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, industri, kerja, dan kewirausahaan,” lanjut Ida.

Dalam menjalankan Perpres ini, maka pelatihan dan pendidikan vokasi juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Sehingga diharuskan kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Harapannya, sumber daya manusia (SDM) yang telah terlatih dan terdidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai pasar kerja.

“Kami juga kenalkan pembelajaran sepanjang hayat karena mau tidak mau revolusi Industri 4.0 mengharuskan untuk mungkin upskilling atau reskilling, makanya diperlukan pembelajaran sepanjang hayat. Seluruh rencana ini dilakukan secara inklusif,” sambungnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di 2023 juga berencana terus membangun layanan pusat pasar kerja sebagai bagian dari penguatan layanan pasar kerja. Layanan ini diakui Ida sudah diimplementasikan sejak akhir 2021.

“Selama ini kita belum memiliki pusat layanan informasi pasar kerja yang memadai yang bisa merespons untuk mempertemukan antara pemberi dan pencari kerja. Padahal jumlah tingkat pengangguran terbuka kita saat ini 5,8%,” tandasnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui, ketersediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri menjadi salah satu tantangan besar pihaknya dalam meningkatkan ekosistem hilirisasi industri yang terus digalakkan.

“Kita perlu SDM yang kompeten, berkapasitas, dan berkapabilitas. Di setiap tahun butuh at least 600.000 tenaga kerja baru untuk isi sektor manufaktur termasuk di dalamnya hilirisasi,” tutur Agus