Menanti 10 Bali Baru, sumber penyumbang devisa negara

Untuk mendukung target 20 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, pada 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan beberapa wilayah yang digadang-gadang sebagai Bali Baru. Ada 10 lokasi yang bakal diproyeksikan, antara lain Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger- Semeru, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

“Dari 10 tempat tersebut, ditetapkan empat destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Di sini pemerintah telah melakukan banyak investasi yang diharapkan diikuti swasta," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, di sela Rakornas Pariwisata di Jakarta.

Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Arief mengatakan, semua kebutuhan infrastruktur seperti jalan, listrik, air, dan utilitas sarana pendukung lain berkelas dunia sudah dibangun. Termasuk bandara internasional dan pelabuhan/marina.

Sebagai contoh, destinasi prioritas di Tanjung Lesung, Banten, pemerintah telah membangun jalan tol dari Serang ke Panimbang sepanjang 84 kilometer. Dengan jalan ini, mempersingkat waktu perjalanan wisatawan dari Jakarta, yakni hanya sekitar 2 jam.

Untuk mendukung proyek wisata pemerintah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya melalui beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan siap menyalurkan pembiayaan bagi pelaku industri pariwisata. 

Menurutnya, hal ini sebagai wujud dukungan sekaligus mandat dari Kementerian Keuangan dalam mengembangkan sektor pariwisata agar semakin banyak menghasilkan devisa. Sejumlah BUMN di bawah Kementerian Keuangan tersebut yang dilibatkan di antaranya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Sarana Multrigriya Infrasturktur (SMF). 

Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pariwisata telah dilakukan. Selanjutnya, empat BUMN tersebut diharap bisa langsung mengeksekusinya.

“BUMN di bawah Kemenkeu seperti SMI, LPEI, SMF, termasuk PII untuk bisa menindaklanjuti dalam dukungan kegiatan sektor pariwisata," ujar Sri Mulyani.

LPEI siapkan Rp1,3 triliun untuk Mandalika

Salah satu BUMN milik Kementerian Keuangan, LPEI, mengklaim telah menyiapkan dana sebesar Rp1,3 triliun. Uang sebanyak itu dikhususkan untuk mengembangkan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. 

Managing Direktur I LPEI, Dwi Wahyudi, menjelaskan sebagai instansi yang berada di bawah Kemenkeu pihaknya telah menyiapkan dana khusus ekspor atau National Interest Account (NIA) untuk membiayai sektor pariwisata. 

Menurut Dwi, fokus utama kerja LPEI adalah mendorong ekspor barang ke luar negeri. Meski begitu, pariwisata juga merupakan bagian dari ekspor yang manfaatnya sama-sama mendorong untuk masuknya devisa ke dalam negeri.

"Fokus kami tahap awal untuk Mandalika dengan jumlah Rp1,3 triliun. LPEI sangat antusias untuk mendukung pariwisata untuk mendatangkan devisa lebih besar," ujar Dwi. 

Adapun rincian anggaran Rp1,3 triliun akan dialokasikan dalam hal pembangunan infrasturktur dasar dan pembiayaan kepada para pengusaha UMKM di bidang pariwisata seperti akomodasi, kuliner, koperasi, pertunjukan, dan lainnya.

LPEI sendiri saat ini masih melakukan pendalaman melaui feasibility project. Diharapkan paling lambat akhir tahun ini pendalaman itu sudah selesai. Dengan begitu, sudah bisa ada bentuk realisasi dari LPEI di kawasan Mandalika. 

Upaya yang dilakukan pihaknya, kata Dwi, termaktub dalam UU No.2 Tahun 2009 yang menyebut agar instansi di bawah pemerintah bisa mendukung masuknya devisa. Terlebih, lembaga penjaminan ekpsor di negara lainnya juga melakukan hal serupa. 

"Kalau kita lihat Eximbank (di negara lain) juga mendukung pariwisata. Kita lihat Turki, Jamaica, Nigeria, dan Thailand. Hampir semua Eximbank setiap negara concern terhadap pariwisata," ungkap Dwi. 

Dwi Berharap, dengan adanya peran LPEI di sektor pariwisata, bisa meningkatkan penerimaan Negara dari sektor devisa.