Presiden Prabowo Subianto mematok target ambisius pembangunan tiga juta rumah per tahun guna mengurangi kemiskinan. Namun, program prioritas itu menemui tantangan dalam pembiayaan.
Satuan Tugas Perumahan, bentukan Prabowo, menghitung kebutuhan dana pembangunan 3 juta rumah setidaknya Rp53,6 triliun. Sementara, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp40,27 triliun sehingga masih terdapat kekurangan dana.
“Alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp5,27 triliun, sedangkan pembiayaan perumahan total Rp35 triliun,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Senin (13/1).
Secara rinci, pembiayaaan perumahaan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, pada tahun 2025 anggaran perumahan yang tersedia hanya bisa untuk membangun 257.431 unit atau 8,58% dari target program 3 juta unit rumah.
Investasi asing
Pemerintah berupaya menggaet investasi asing guna membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sejumlah fasilitas tengah disiapkan bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek ini.
Salah satu yang telah berkomitmen merealisasikan investasinya adalah Qatar. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengatakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan tersebut dilakukan oleh anggota kerajaan Qatar dengan Presiden Prabowo, Rabu (8/1).
Pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator proyek ini dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan mitra lokal lainnya. Fahri menyebut proyek ini akan difokuskan di kawasan perkotaan dengan model pembangunan vertikal.
Selain Qatar, pemerintah juga membuka peluang kerja sama serupa dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan negara lainnya. “Mudah-mudahan UEA menyusul. Dari China juga ada potensi pendanaan,” tambah Fahri, baru-baru ini.
Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan investasi asing dalam pengembangan rumah di Indonesia masih belum optimal. "Investasi asing masih belum banyak yang masuk ke dalam pengembangan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Anton kepada Alinea.id, Rabu (8/1).
Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Juga, harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau.
"Pemerintah harus hadir sebagai garda terdepan dalam pengembangan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Opsi pembiayaan
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam mewujudkan target pemerintah membangun 3 juta unit rumah per tahun. Dengan hanya mengandalkan bujet dari APBN, perlu terobosan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investasi asing.
“Tantangan besar dengan anggaran terbatas ini membutuhkan kreativitas dan insentif agar target tercapai. Kita tidak bisa hanya bergantung pada rumah subsidi. Rumah non-subsidi juga perlu didorong,” kata Bambang kepada Alinea.id, Kamis (9/1).
Bambang mengusulkan beberapa insentif yang dapat mempercepat pencapaian target, yakni pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) yang saat ini hanya berlaku untuk rumah subsidi, dapat diperluas untuk rumah inden maksimal satu tahun.
Kemudian, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Jika kebijakan ini diimplementasikan, maka dapat mengurangi harga rumah hingga 17%.
Selain itu, Bambang juga menyarankan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan alias CSR dari perusahaan besar, bantuan asing, serta penggunaan lahan sitaan untuk mempercepat pembangunan rumah.
"Dengan kombinasi kerja keras dan kreativitas, target 3 juta rumah per tahun bisa tercapai," katanya.
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang akan dimulai tahun ini dinilai menjadi solusi agar masyarakat memiliki atau menempati rumah layak huni, yakni meliputi satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di perdesaan. Jika berjalan lancar, proyek ini tidak hanya akan membantu mengatasi backlog perumahan di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
