Mendorong target lifting, mengkritisi subsidi BBM dan LPG    

Berdasarkan data pada 2022 dan 2023, ternyata pencapaian produksi (lifting) migas oleh Pertamina tidak pernah memenuhi target yang dipatok pemerintah. Ambil contoh, realisasi lifting migas per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 bopd.

Torehan ini, lebih rendah dari target yang ditetapkan di dalam APBN 2023 di level 660.000 bopd. Untuk itu, solusinya, Pertamina mestinya berkinerja lebih keras dan membereskan sejumlah masalah yang menghambat terkait target lifting tersebut. 

Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PKB di Komisi VII Marwan Jafar, mengingatkan, agar Pertamina dapat lebih mengoptimalkan tingkat produksinya untuk merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah. Apalagi, Pertamina berkontribusi hampir mencapai 70% produksi migas Indonesia, melalui sejumlah unit produksi besarnya. Seperti Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Pertamina Hulu Mahakam, serta Pertamina Hulu Rokan serta Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL). 

"Seraya mengapresiasi kinerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan, kami tetap mendorong Pertamina agar bisa memenuhi realiasi lifting migas yang ditargetkan pemerintah pada APBN 2004 yang tengah berjalan," tandas Marwan lagi. 

Sedangkan dalam konteks realisasi penyaluran BBM maupun LPG 3 kilogram bersubsidi, Marwan Jafar juga mengingatkan agar mekanisme penyaluran inovasi melalui sistem digitalisasi oleh Pertamina, tidak melupakan proses evaluasi. Seraya terus memperbaiki berdasar data yang valid dan mutakhir. Hal ini sangat mendasar ditempuh. Agar ketepatan sasaran, volume, serta tingkat harga BBM maupun LPG melon dapat diterima luas oleh masyarakat sebagai konsumen terbesar. 

Wakil rakyat dari Fraksi PKB ini juga berharap agar pemerintah mendatang, tetap memerhatikan masalah BBM maupun LPG bersubsidi. Pemerintah baru jangan hanya berfokus pada ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan rakyat-misalnya dengan program makanan gratis bergizi buat ibu dan anak-anak-yang hampir dipastikan butuh anggaran besar.

"Maksudnya, pemerintah baru termasuk Pertamina mesti ekstra hati-hati dan cermat benar melakukan kalkulasi penganggaran," tegas Marwan Jafar.