Indonesia memiliki potensi energi geotermal atau panas bumi hingga 23 gigawatt (GW). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebarannya terdapat di beberapa wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island) sesuai ketetapan dari Kementerian ESDM melalui SK Menteri ESDM No. 2268 K/MEM/2017. Terdapat tiga pembangkit listrik panas bumi yang telah beroperasi di Flores, yaitu PLTP Ulumbu, PLTP Mataloko, dan PLTP Sokoria. Namun, angka utilisasi masih kecil.
Kemudian, pemerintah mengembangkan PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok, Manggarai, NTT guna meningkatkan suplai energi bersih dan ramah lingkungan sekaligus mengatasi kurangnya pasokan listrik.
Direktur Eksekutif Institute Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan NTT punya potensi sumber daya dan cadangan panas bumi mencapai 1.341 MW atau sekitar 6% dari kesediaan panas bumi Indonesia.
Sampai 2024, katanya, kapasitas panas bumi yang sudah dimanfaatkan baru 2,4 GW atau sekitar 10% dari potensi panas bumi keseluruhan. Namun, pengembangan PLTP sering menuai kontroversi. Tak jarang juga terdapat penolakan dari masyarakat lokal di beberapa lokasi.
“Menurut saya ini karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap, perusahaan tidak cukup transparan menjelaskan risiko-risiko dan manfaat PLTP dan sebagainya,” ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (26/7).
Padahal, katanya, PLTP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Misalnya, pemanfaatan uap panas bisa untuk mendukung pengolahan produk pertanian dan peningkatan usaha kecil. PLTP juga mengharuskan konservasi hutan dan lahan guna menjaga kualitas uap atau steam.
“Jadi lazimnya lokasi di mana PLTP berada, hutannya terjaga. Ini memberikan manfaat juga bagi masyarakat sekitar,” ucapnya.
Ketua dan Founder Energy Institute for Transtition (EITS) Godang Sitompul mengatakan penambahan jaringan listrik di wilayah Poco Leok harus dikembangkan, sehingga mampu memberikan pasokan listrik yang memadai.
Menurutnya, pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termuat dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang memprioritaskan penggunaan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51%.
"Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi layak dikembangkan di lokasi yang ada potensi panas bumi demi dapat membantu ketersediaan listrik di wilayah tesebut," katanya.
Menurutnya, energi panas bumi memberikan manfaat terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Seperti, untuk pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budi daya jamur, green house heating dan lain-lain.
“Energi panas bumi juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi atau yang sering kita dengar sebagai PLTP,” katanya kepada Alinea.id, Kamis (25/7). .
Itu sebabnya, kata Godang, pengembangan energi terbarukan khususnya panas bumi dapat terus ditingkatkan karena berpengaruh baik bagi negara dan juga masyarakat.
“Adanya kerja sama berbagai pihak dalam pemanfaatan energi panas bumi semoga dapat meningkatkan pemerataan energi khususnya listrik di Indonesia hingga ke kota dan pulau terpencil,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat total kapasitas pembangkit EBT terpasang sampai dengan 2023 sebesar 13,15 GW atau 13.155 MW.
