Menkeu beberkan empat program prioritas Jokowi pada 2024

Menuju akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di 2024, pemerintah sudah mulai membahas sedini mungkin mengenai kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Dalam jangka yang sangat pendek, sesuai arahan presiden, bahwa 2024 menjadi tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Maka, akan ada beberapa program prioritas yang akan dilakukan sebagai fokus dalam pelaksanaannya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul) dalam konferensi pers hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/2).

Program prioritas yang akan difokuskan mulai tahun ini yaitu pertama, Jokowi menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% di 2024. Sedangkan kemiskinan secara keseluruhan ditargetkan turun di level 6,5% hingga 7,5%.

“Kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas tahun ini dan tahun depan,” tutur Srimul.

Kedua, peningkatan penurunan stunting mencapai 3,8%. Penurunan ini tentu memerlukan usaha dan anggaran yang lebih besar di tahun depan.

“Ini akan menimbulkan implikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan,” ucapnya.

Ketiga adalah, pemerintah akan terus menggenjot investasi investasi agar terus meningkat. Upaya yang dilakukan yaitu dengan perubahan regulasi. Sehingga fokus 2024 akan bertumpu pada pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), harmonisasi peraturan perpajakan, dan undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Kami juga akan gunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, vokasi, dan tax allowance. Di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri. Terutama yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang memperkuat ekonomi, sistem industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai. Ini jadi salah satu upaya yang akan diupayakan tahun ini dan tahun depan,” ujar Srimul merincikan.

Selanjutnya keempat adalah, pemerintah akan fokus pada infrastruktur yang mendukung produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia. Sehingga, anggaran di 2024 akan dijaga untuk sisi pendapatan dan belanja.

“Penerimaan negara akan tetap terus tumbuh dengan disiplin belanja. Defisit anggaran diperkirakan di level 2,16% sampai 2,64% terhadap PDB dengan primary balance mendekati 0,” kata Srimul.