Sri Mulyani sebut pempus dan pemda berhasil kelola keuangan negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) di tahun 2021.

Meski dihadapkan oleh pandemi Covid-19, Sri Mulyani menyebut baik pemerintah pusat maupun daerah telah berhasil bertanggung jawab dalam mengelola penggunaan keuangan negara.

“Saya ucapkan terima kasih banyak, dalam suasana yang sangat luar biasa bapak-ibu sekalian dalam memimpin kementerian dan lembaga tetap menjaga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik APBN maupun daerah secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat luar biasa,” jelas Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya di acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9).

Dalam laporannya disebutkan, sebanyak 83 dari 87 LKKL dan LKBUN memperoleh opini WTP atau sebanyak 95,4% di 2021. Sedangkan pada LKPD tercatat sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP atau setara dengan 92,3% di 2021, dan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 hanya ada 486 LKPD yang memperoleh opini WTP.

Bendahara negara ini juga menyampaikan di 2020, negara telah menganggarkan dana untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp695,2 triliun yang kemudian berhasil terealisasi 82,83% yaitu Rp575,8 triliun.

Kemudian anggaran PC-PEN di  2021 dinaikkan menjadi Rp744,8 triliun dan berhasil direalisasikan sebanyak 87,96% atau senilai Rp655,1 triliun.

“Saya berterima kasih, sebagai menteri keuangan juga bendahara negara, saya tau di lapangan tantangan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih bahwa seluruh upaya PC PEN dari 2020 dan kemudian 2021 dinaikkan, itu bisa berjalan dan bisa menjaga masyarakat memulihkan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Selain keberhasilan pemerintah pusat dan daerah yang menjaga akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, Srimul juga mengapresiasi prestasi Indonesia yang dianggap telah lebih berhasil dibanding sejumlah negara lainnya dalam memulihkan ekonomi.

“Prestasi kedua adalah, kita termasuk dari sedikit negara yang pada 2021 GDP nya telah melewati masa prapandemi yaitu 2019. Bahkan pada pertengahan tahun, itu luar biasa. Banyak negara ASEAN dan G20 lainnya yang belum pulih ekonominya melewati prapandemi. Jadi itu adalah suatu prestasi dari bapak ibu sekalian yang menggunakan APBN sebagai instrumen countercyclical dalam PC- PEN,” pungkas Srimul.