Menkeu perkirakan pendapatan negara Rp2.700 hingga Rp2.865 triliun pada 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi.

Menkeu menyebut, desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global. Menkeu mencontohkan, jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.

"Alhamdulillah untuk Indonesia guncangan-guncangan ini pasti tidak 100% kita merasakan. Kita relatif bisa menjaga stabilitas dilihat dari stock indeks, yield dari Surat Berharga Negara, dan nilai tukar. Kalau kita hari ini, dengan pergerakan-pergerakan global ini, sekarang Indonesia bahkan dianggap sebagai large enough economy. Ekonominya besar, stability-nya bagus," ujar Menkeu, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4).

APBN 2024 didesain sesuai arahan presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/US$) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (US$/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara Rp2.700 hingga Rp2.865 triliun, belanja di Rp3.215 triliun hingga Rp3.476 triliun.

"Tahun depan kami desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini, untuk betul-betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16% hingga 2,64% dari GDP," ungkap Menkeu.