Menkeu sentil pejabat daerah ke Jakarta gunakan DAK Fisik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil pejabat daerah yang sering 'memainkan' anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk keperluan yang tidak semestinya. 

Sri Mulyani mengatakan, daerah miskin dan tertinggal semestinya mendapat DAK lebih banyak. Seperti diketahui, DAK Fisik bertujuan untuk meningkatkan layanan dasar publik dan pemerataan infrastruktur antar daerah. 

Daerah penerima adalah daerah yang diterima proposal kegiatannya, artinya berdasarkan usulan masing-masing daerah. 

Namun demikian, imbuh Sri Mulyani para pejabat daerah justru menggunakan dananya untuk hal-hal yang bukan seharusnya dipergunakan. 

"Saya punya statistiknya, ada beberapa Pemda yang rajin banget datang ke pusat. Tapi, saya suspect supaya dapat Surat Perintah Jalan (SPJ). Saya sebutkan 23% belanja barang adalah belanja jalan-jalan," ketus Sri Mulyani di kantornya dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2019 di kantornya, Senin (10/12). 

Sri Mulyani mencatat ada pejabat dan pegawai di salah satu daerah yang rajin datang ke pusat hingga 46 kali dalam setahun. Datangnya pun tidak sendiri atau berdua, tapi dalam jumlah banyak. 

"Saya akan menulis surat ke kepala daerah tersebut dari 40 kunjungan itu, ngapain saja ke pusat," kata dia. 

Pasalnya, kata Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik ini, pihaknya juga sudah membuat layanan informasi dan konsultasi melalui website dan teleconference. "DJPK ada dering DJPK 1500 420. Tapi Pemda gak suka, gak ada SPJnya," imbuhnya. 

Ongkos 46 kali 'jalan-jalan' ke pusat, seharusnya bisa dipakai untuk membangun jembatan, memperbaiki pasar, air bersih dan itu semua pasti sangat berguna untuk masyarakat. 

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengimbau kepada Pemda untuk mengurangi 'jalan-jalan' ke pusat. 

"Kami sudah bekerja sama dengan KPK untuk makin membersihkan, bahkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus melakukan transparasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang makin baik. Ini saya sampaikan ke Pemda agar tidak harus selalu datang ke pusat, hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan melobi," tegasnya.