Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dikabarkan bakal mengelola BUMN strategis setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut bergabung untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.
“Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Enggak ada masalah,” katanya usai mengikuti acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).
Meski Airlangga enggan memberi kepastian terkait posisi yang akan diduduki oleh Ahok di BUMN dalam waktu dekat, namun ia menuturkan bahwa kursi kepemimpinan harus diisi oleh seseorang yang profesional.
"Enggak, ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini telah ada beberapa orang profesional yang berhasil menduduki posisi strategis di BUMN sehingga hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru.
“Nah, kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN jadi itu bukan suatu hal yang baru,” katanya.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu pukul 09.38 WIB hingga 10.50 WIB.
Setelah bertemu Erick, Ahok mengatakan pertemuan selama satu setengah jam itu diisi dengan membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok.
Sementara itu, Kementerian BUMN telah memastikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menduduki posisi penting di salah satu BUMN strategis.
"Strategis sudah pasti, dengan kondisi Pak Ahok memang bisa lah," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta.
Namun sayangnya, ia belum berkenan untuk mengemukakan lebih jauh terkait sektor BUMN mana yang akan dijabat oleh Ahok.
"Soal energi atau apapun kita belum tahu. Tapi yang pasti, tadi kami meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita karena kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Alinea.id, saat ini empat BUMN belum memiliki dirut definitif. Keempatnya yakni yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Kursi Direktur Utama Bank Mandiri kosong setelah Kartika Wirjoatmodjo mundur karena diangkat menjadi wakil menteri BUMN untuk mendampingi Erick Thohir pada 25 Oktober lalu. Pun demikian dengan kursi bos Holding BUMN Tambang Inalum yang ditinggalkan oleh Budi Gunadi Sadikin lantaran menjadi Wamen BUMN.
Kemudian, kursi Direktur Utama Bank BTN juga tercatat masih kosong. Sebelumnya, hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Tabungan Negara (BTN) memutuskan Direktur Utama Maryono digantikan oleh mantan Direktur Utama BRI Suprajarto.
Namun, Suprajarto menolak jabatan barunya tersebut dan menggelar konferensi pers pada Kamis, 28 Agustus lalu. Terakhir, posisi Direktur Utama PLN juga masih kosong setelah Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengundurkan diri pada 29 Mei 2019 akibat ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ant)
