Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada era pemerintahannya. Ia meminta para menteri di Kabinet Merah Putih menghindari proyek-proyek mercusuar dan fokus membantu pemerintahan Prabowo-Gibran merealisasikan target swasembada pangan dan energi.
"Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan sendiri. Swasembada energi juga mutlak," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10) lalu.
Pada kesempatan itu, Prabowo meminta agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan peta jalan terukur untuk merealisasikan swasembada pangan dan energi.
Niat membangun swasembada pangan kali pertama diungkap Prabowo pada pidato pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10) lalu. Menurut dia, swasembada pangan bisa dicapai dalam empat atau lima tahun pemerintahannya.
"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Bagaimana upaya Jokowi mengejar swasembada pangan?
Indonesia belum pernah benar-benar mencapai swasembada pangan secara menyeluruh. Pada era Soeharto, tepatnya pada 1984, Indonesia baru mampu mencapai swasembada beras. Upaya swasembada pangan dicanangkan Soeharto sejak 1973.
Presiden-presiden setelah Soeharto tak lagi mampu mencapai swasembada pangan, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama satu dekade memimpin, impor pangan justru cenderung membengkak. Padahal, pada awal berkuasa, Jokowi sempat menjanjikan swasembada beras dicapai dalam dua atau tiga tahun pemerintahannya.
Indonesia malah rutin mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada 2018, impor beras bahkan sempat menyentuh angka 2,2 juta ton. Sempat turun hingga kisaran 350 ribu-450 ribu ton per tahun pada periode 2020-2023, impor beras belakangan melonjak drastis karena terganggunya produksi beras akibat El Nino.
Pemerintahan Jokowi juga keteteran dalam memenuhi kebutuhan gula konsumsi. Sepanjang pemerintahan Jokowi, tepatnya dari 2015-2022, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengimpor 38,3 juta ton gula mentah.
Apa saja program Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan?
Dalam Astacita, Prabowo-Gibran sudah punya sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk mencapai swasembada pangan, di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate.
Lumbung pangan itu terutama disiapkan untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Prabowo-Gibran menargetkan minimal sekitar 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Prabowo-Gibran juga berniat menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Program lainnya ialah merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari.
Selain itu, meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.
Bagaimana langkah awal pemerintahan Prabowo untuk merealisasikan swasembada pangan?
Untuk mewujudkan swasembada pangan, Prabowo telah menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kementerian baru tersebut akan membawahi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, dan sejumlah badan usaha milik negara di bidang pangan.
Zulkifli mengatakan pemerintah akan mengandalkan lahan produktif di luar Jawa dan Sumatera untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menurut dia, lahan di Jawa sudah sempit sedangkan di Sumatera sudah terlalu banyak dimanfaatkan untuk kelapa sawit.
Pemerintah, kata Zulkifli, akan fokus mengembangkan food estate di Papua. ”Mudah-mudahan lima tahun ke depan, kita bisa buka pertanian sawah 2 juta (hektare) dan perkebunan tebu enam ratus ribu sampai satu juta hektare,” katanya.
Mungkinkah mimpi swasembada pangan dicapai dalam lima tahun?
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mewanti-wanti agar pemerintahan Prabowo berhati-hati dalam melanjutkan program food estate. Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan rencana matang agar tidak mengulang kegagalan food estate di Kalimantan Tengah.
Kajian yang komprehensif terhadap kondisi tanah, iklim, dan sosial ekonomi wilayah perlu disiapkan sebelum menjalankan proyek food estate. Pemerintah harus memperhatikan pula aspek lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem.
“Tiga tahun, empat tahun, lima tahun periode pemerintahan belum tentu bisa dipetik hasilnya. Namun, jika dilakukan dengan benar, ini memberi fondasi bagi pemerintahan berikutnya, siapa pun itu presidennya,” kata dia seperti dikutip dari Antara.
Khudori berpendapat swasembada pangan tak bisa diraih secara instan. Selain membuka lahan produksi baru, menurut Khudori, pemerintahan baru juga harus mengendalikan alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.
