Negara lain mulai resesi, Tito ingin jaga inflasi mulai dari pemda

Pemerintah pusat kembali mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pengendalian harga barang dan jasa untuk menekan laju inflasi. Terlebih situasi global yang masih dinamis, seperti beberapa negara di Eropa yang mengalami inflasi bahkan resesi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dalam resesi itu, Amerika Serikat telah menaikkan suku bunga sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. Belum lagi, ada pula negara yang membatasi penjualan energi seperti gas, bahan bakar diesel, dan bensin ke seluruh dunia.

"Kita harus jaga terus sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengendalikan harga barang dan jasa agar tidak memberatkan rakyat," kata Tito dalam keterangan, Rabu (26/9).

Tito menyebut, pemerintah pusat memiliki beberapa langkah dalam mengendalikan inflasi. Upaya itu dilakukan secara mikro, yakni setiap daerah melakukan pengendalian dengan berbagai instrumen dan didukung pemerintah pusat. 

Langkah tersebut dilakukan, di samping Bank Indonesia (BI) juga terus berupaya melakukan pengendalian, memonitoring suku bunga, dan menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah. Di lain sisi, berdasarkan data minggu lalu, komoditas yang mendapat sorotan adalah beras yang harganya mengalami kenaikan. 

“Permasalahannya kenapa (harga beras) masih naik, apakah sudah dikerjakan kita membanjiri pasar, ataukah belum, kalau sudah, apakah distribusinya sudah sampai ke pasar-pasar tradisional, itulah kuncinya saya kira,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah (pemda) sigap menggelar Gerakan Pangan Murah ketika menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas. Pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun mengajak masyarakat yang mampu, termasuk perusahaan, untuk turut membantu.

“Jadi kalau harga-harga naik segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemerintah daerah,” jelas Tito.

Menurutnya, pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Dirinya menyoroti masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah. 

Dari Rp142 miliar yang diberikan, anggaran yang baru terealisasi sekitar 2,71%. Padahal dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.

“Kita pengin tahu juga masalahnya apa, kalau kurang jelas berarti perlu ada penjelasan,” terangnya.