Nelayan Lombok Utara keluhkan kelangkaan BBM bersubsidi

DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), membuka posko pengaduan. Banyak nelayan yang mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi, rumpon ikan, hasil pengolahan, konflik alat tangkap, pembuatan kartu KUSUKA, dan sebagainya.

Pengurus harian KNTI, Intan Roihatul Jannah, menerangkan, pendirian posko pengaduan juga dilakukan pengurus di berbagai daerah. Tujuannya, bisa mendekatkan nelayan dengan program pemerintah. 

"Keberadaan posko pengaduan nelayan ini secara tidak langsung ikut meng-update pengetahuan nelayan tentang informasi yang berkaitan dengan kenelayanan melalui pengurus DPD KNTI pada masing-masing daerah," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).

Pada saat bersamaan, sambung Intan, KNTI juga melakukan survei di 25 kabupaten/kota se-Indonesia. Riset telah berlangsung dalam enam pekan terakhir. 

"DPD Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang melakukan survei akses nelayan terhadap BBM bersubsidi. Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan tantangan ke depan dalam mendekatkan akses BBM bersubsidi kepada nelayan kecil ini," 

Ketua KNTI Lombok Utara, Effendi, menambahkan, survei di wilayahnya mencakup luma kecamatan yang memiliki desa nelayan. "Di antarnaya Desa Malaka, Desa Tanjung, Desa Segara Katun, Desa Kayangan, dan Desa Sukadana."

Dalam melaksanakan survei, KNTI berkoordinasikan dengan dinas perikanan setempat. Hasilnya bakal dipresentasikan ke pihak-pihak terkait. 

"Dari hasil survei, tim menilai, bahwa masyarakat nelayan memiliki rasa antusiasme untuk turut menjadi bagian dari organisasi nelayan KNTI," jelasnya.

Menurut Effendi, survei tersebut menjadi komponen penting dalam proses advokasi demi kesejahteraan nelayan Lombok utara. Alasannya, mengetahui pasti persoalan ataupun tantangan yang dihadapi.

"Nelayan juga mengharapkan adanya manfaat untuk kepentingan bersama masyarakat nelayan, seperti mendukung peningkatan kapasitas produksi hasil tangkapan," katanya.

Mengenai kelangkaan BMM bersubsidi, dirinya berharap, masalah tersebut segera terselesaikan. Kemudian, memudahkan nelayan dalam mengaksesnya. "Dan adanya mekanisme yang jelas dan sesuai serta merata."