Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, telah terdapat 2100 startup di Indonesia. Di mana sampai dengan September 2021 terdapat tujuh unicorn dan dua decacorn yang telah merambah ke pasar ASEAN.
Wimboh menjelaskan, tumbuhnya inovasi ini tidak terlepas dari kebijakan otoritas, bukan hanya OJK tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip light touch and safe harbour.
"Jadi kebijakan kita bukan yang membatasi, tetapi mendorong, sangat mendukung hadirnya digital. Ini karena masyarakat mendapat manfaat paling besar. Terutama di sektor jasa keuangan, OJK berperan sangat strategis untuk mendukung pengembangan inovasi dalam satu ekosistem keuangan digital secara terintegrasi," ujar Wimboh dalam Acara OJK Virtual Day, Senin (11/10).
Wimboh mengatakan, lembaga jasa keuangan di Indonesia didorong untuk terus selalu relevan dari masa ke masa dan responsif dengan perkembangan teknologi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk menciptakan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan membawa seluruh lapisan masyarakat ke dalam jasa keuangan atau financial inclusion.
"Kami juga telah bekerja sama dengan negara-negara lain yang mempunyai kewenangan dalam mengatur di sektor keuangan, ada Monetary Authority of Singapore, ada Security Commision dari Malaysia, Bank of Thailand, Bank of Philipina dan juga ini semua agar memiliki derap langkah yang sama tidak ada regulasi arbitrase antar negara," tutur Wimboh.
Wimboh juga mengaku, OJK telah mendapatkan dukungan dari World Bank dan Asian Development Bank yang telah membantu dalam mengembangkan berbagai macam kebijakan, agar tetap relevan dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan secara global.
“Dalam kebijakan OJK mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus pada dua hal, yang pertama mendukung memanfaatkan teknologi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka pelayanan produk kepada masyarakat yang murah dan kompetitif. Yang kedua, memberikan kemudahan, dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat masuk dalam ekosistem digital,” tutur Wimboh.
Wimboh berharap, berbagai kebijakan ini juga dapat dinikmati bukan saja sektor keuangan, tapi oleh pengguna sektor keuangan maupun pemerintah.
OJK juga ingin mendorong layanan digital menjangkau ke lembaga keuangan nonbank, termasuk lembaga keuangan mikro, yang di dalamnya ada Bank Wakaf Mikro (BWF) dan sudah masuk dalam platform digital.
OJK juga akan memberi ruang gerak yang lebih besar lagi kepada UMKM untuk go digital dan membangun ekosistem bersama UMKM, agar UMKM bisa mendapat manfaat hadirnya digital.
"Hadirnya digital sudah memberikan bahwa inklusi keuangan kita sudah meningkat besar. Di mana pada 2019 sudah tercatat 76,19% dibandingkan 2016 yang hanya 67,8%. Kami yakin di 2024, kita dapat mencapai target inklusi keuangan 90% sebagaimana arahan Bapak Presiden,” tutup Wimboh.
