Optimalkan potensi, Kemenag susun peta jalan wakaf

Kementerian Agama (Kemenag) menyusun peta jalan pengembangan pemberdayaan wakaf melalui 4 tahapan. Pangkalnya, masih sebagian kecil dari total 30% potensi wakaf produktif yang telah dioptimalkan.

Keempat tahapan dalam peta jalan wakaf meliputi pertama, penguatan regulasi, kelembagaan, kapasitas, dan tata kelola wakaf, periode. Kedua, akselerasi transformasi kualitas, kinerja, produktivitas, dan daya saing lembaga wakaf.

Ketiga, berdaya saing regional dan global. Terakhir, rujukan filantropi Islam dunia.

"Kami ingin memperkuat pengelolaan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Setiap divisi harus memiliki bidang keahlian khusus dan teknis yang dapat mendukung kinerja setiap divisi tersebut," ucap Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag, Waryono Abdul Ghafur.

Pengelompokan tersebut mencakup Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf; Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi; Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislag; Divisi Pengawasan dan Tata Kelola, Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi, dan Pusat Kajian dan Transformasi Digital.

BWI adalah lembaga independen yang dibentuk sesuai Undang-undang (UU) Nomor 41 tentang Wakaf. BWI bertugas dan berfungsi membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga memajukan perwakafan nasional.

Waryono melanjutkan, tugas dan fungsi BWI besar, tetapi penganggarannya masih kecil. "Karena itu, penting exit strategy terkait kelembagaan BWI."

"Kita perlu branding wakaf. Strateginya seperta apa dan perlu adanya branding implementasi proyek wakaf. Bersama-sama mendorong wakaf menjadi life style," imbuhnya, menukil laman Kemenag.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, berharap, BWI ke depannya lebih kuat secara kelembagaan maupun SDM. Dengan begitu, tata kelola wakaf membaik.

"Kami optimis ke depan, banyak potensi yang dapat dikapitalisasi. Karena itu, kolaborasi penting dilakukan," ucapnya.

Direktur Departemen Keuangan Islam dan Ekonomi Bank Indonesia (BI), Dadang Muljawan, menambahkan, BI juga fokus pada permasalahan wakaf lantaran ada dana murah dalam pembangunan untuk memfasilitasi pendidikan dan kesehatan. Apalagi, bisa menjadi efisiensi sebuah pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi.