Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menolak wacana PT Pertamina (Persero) mengganti BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi Pertamax Green 92. Alasannya, sampai sekarang belum ada pembahasan mengenai ini di parlemen.
"Setahu saya, hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana pemerintah menghapus Pertalite, lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024," katanya.
"Saya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beserta jajarannya yang berlangsung pada Rabu, 30 Agustus. Itu tidak ada pembahasan kebijakan mengganti BBM Pertalite dengan Pertamax Green 92," imbuhnya.
Pak Mul, sapaannya, menyampaikan, Pertamina hanya menyampaikan kajian tentang peningkatan produksi dan distribusi Pertamax Green 92 dan Pertamax Green 95 dalam RDP.
Ia menambahkan, implementasi Pertamax Green 92 masih memerlukan waktu karena banyak aspek yang harus diperjelas dan dimantapkan. Misalnya, volume produksi, sumber etanol, dan insentif impor yang dibutuhkan.
Menurut Pak Mul, Pertamina yang mewacanakan mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92 aneh. Pangkalnya, perusahaan minyak negara itu hanya bertugas sebagai operator, bukan regulator.
"Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM. Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan kepada pemerintah atau Komisi VII DPR RI," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.