Pakar ekonomi menilai Perry Warjiyo merupakan orang yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia. Rizal Ramli yang juga mantan Menko Kemaritiman memuji Perry sebagai bankir yang cukup memadai dan memiliki segudang pengalaman di bidang moneter.
"Perry bisa berkerja sama dengan OJK (otoritas jasa keuangan) dan LPS (lembaga penjamin simpanan), namun dengan Kementerian Keuangan mungkin agak sulit," ujar Rizal di sela-sela Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama para pakar ekonomi terkait calon tunggal Gubernur Bank Indonesia beserta Dewan Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2022, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.
Selain Rizal Ramli, rapat itu juga mengundang Ekonom Universitas Katolik Atmajaya Antonius Prasetyantoko, dan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan Sigit Pramono.
Ia mengatakan, sosok Perry berbeda dengan Gubernur BI Agus Martowardojo yang karakternya lebih top-down atau sentralistik sehingga kontrolnya lebih kental. Oleh karena itu, Perry sebagai gubernur bank sentral diperkirakan bisa tahan terhadap tekanan pemerintah. Sejumlah tekanan diprediksi akan muncul menjelang tahun politik. Misalnya, tekanan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan populis dengan tidak menaikkan suku bunga acuan.
Menurut Rizal, Bank Indonesia harus memiliki Gubernur dengan pendidikan yang mempuni dan memilih Dewan Gubernur dari praktisi dan orang-orang akademik. Selain itu, posisi tersebut juga harus diisi oleh orang yang sebelumnya bekerja di sektor-sektor perbankan.
"Apabila hanya moneter kurang komplit. Saya inginnya di lain kesempatan pegawai BI itu well educated, pinter pendidikan di luar negeri. Saya lebih senang salah satu atau dua Deputi datang dari luar negeri yang sudah biasa tidak feodal. Supaya kultur praktisi yang punya pengalaman beda dibandingkan yang punya pengalaman sekolahan doang," ujar Rizal.
Selain itu, gubernur bank sentral juga harus berani menggertak pemerintah untuk cepat mengambil tindakan. Karena itu, Rizal menyarankan agar ke depannya Gubernur Bank Indonesia diberikan akses untuk berkonsultasi langsung dengan Presiden.
"Sehingga gubernur BI bisa menjadi arbiter dan tugas BI tidak hanya mengurusi inflasi dan nilai tukar, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Antonius Prasetyantoko menyampaikan bahwa yang harus digaris bawahi dalam pemilihan Gubernur dan Deputi Gubernur BI adalah konteks dari arah makroprudential seperti apa, dan bidang mana yang ingin disasar. Turunan dan program-program dan arah kebijakan yang lain bisa dibangun tanpa harus mengubah UU, yakni misalnya saja devisa hasil ekspor.
Toni menilai bahwa Perry Wariyo memiliki pengalaman yang memupuni di BI sebagai Gubernur BI. Dia beranggapan Perry memiliki pola pikir yang komprehensif.
"Ada satu fase, Perry tua dan Perry muda. Waktu muda dia text book, tapi ada fase lain, dia gabung di International Monetary Fund (IMF). Perry tua sangat komprehensif cara berpikirnya. Artinya sudah tidak lagi steril dari kondisi riil. Ini transformasi penting yang dimiliki dari perjalanan pemikiran beliau," kata Toni di Gedung DPR RI.
