Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah, tidak mempersoalkan langkah pemerintah menambah anggaran pertahanan dan keamanan dalam RAPBN 2022.
"Postur RAPBN 2022 tampaknya didasarkan asumsi bahwa pandemi sudah mereda tahun depan. Jadi, alokasi anggaran untuk PEN, khususnya untuk kesehatan dan bansos, dikurangi," ucapnya saat dihubungi Alinea.id, Kamis (19/8).
Bagi Piter, hal itu wajar karena dampak pandemi bagi masyarakat mulai berkurang dan perekonomian kembali bergerak. Bahkan Indonesia kini mulai bangkit dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% pada kuartal I-2021 secara tahunan (yoy), melonjak dari kuartal II-2020 di mana terjadi kontraksi minus 5,32%.
Meski sebagian kalangan menyebut, lonjakan pertumbuhan ekonomi masih tampak semu lantaran kegiatan masyarakat masih belum kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Namun, menurutnya, stimulus yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembatasan kegiatan masyarakat sudah berhasil membuat perekonomian tumbuh.
"Makanya anggaran kemudian dialokasikan ke anggaran kementerian/lembaga untuk program-program strategis, seperti anggaran untuk infrastruktur dan lain-lain, termasuk anggaran pertahanan dan keamanan," jelasnya.
Selama pandemi menerpa di Indonesia sejak awal 2020, Piter menjelaskan, pemerintah merelokasi sebagian anggaran, termasuk program strategis, ke penanganan Covid-19, terutama sektor kesehatan dan sosial. Pembagunan lantas mengalami perlambatan.
"Tapi (program strategis) tidak terhenti. Jalan tol, bendungan, semua masih berjalan," ujarnya. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi pada 2020 berada di minus 2%.
"Tahun depan, saya kira, akan kembali normal atau bahkan dipercepat. (Ini) terlihat dialokasi anggaran yang meningkat cukup signifikan (dalam RAPBN 2022)," imbuhnya.
Di sisi lain, Piter tak tahu pasti penyebab anggaran pertahanan dan keamanan ditambah. Namun, disinyalir sebagai komitmen memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah tua.
"Saya tidak tahu pertimbangannya, tapi saya kira begitu," katanya.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam telekonferensi video yang diselenggarakan CSIS, Senin (16/8), Prabowo menyatakan bahwa pernah menghadap Presiden Joko Widodo dan menawarkan anggaran pertahanan dialihkan untuk penanganan pandemi. Usul tersebut diterima, tetapi tidak dikabulkan dengan alasan masih mampu.
Menyoal pihak-pihak yang mempersoalkan kenaikan anggaran pertahanan, Piter mengaku tak habis pikir.
"Dulu waktu kapal selam kita tenggelam, kita sama-sama prihatin karena alutsista kita buruk, pertahanan dan keamanan kita lemah. Tapi saat pemerintah menambah anggaran untuk pertahanan dan keamanan, kita teriak-teriak mempertanyakan," tuturnya.