Panen raya, pemerintah diminta tunda impor 1 juta ton beras

Pemerintah diminta menunda rencana mengimpor 1 juta ton beras. Alasannya, kini sudah mulai musim panen. 

"Saat ini sedang musim panen raya, di mana kalau impor tersebut terealisasi akan merugikan petani. Seandainya stok beras di Jatim (Jawa Timur) kurang, maka seharusnya tak impor sekarang," ucap Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto, Rabu (10/3).

"Kami berharap kalau impor jangan dimasukkan ke Jatim karena kebutuhan beras sudah cukup dan swasemda pangan," sambungnya, menukil situs web Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari cara agar gabah yang dipanen dapat diserap Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Pangkalnya, petani tak memiliki ladang jemur saat musin hujan. "Dan harganya mesti jatuh."

Selain itu, menurut politikus Partai Demokrat ini, pemerintah semestinya memberdayakan petani agar produksinya meningkat dibandingkan mengedepankan opsi impor beras.

Pemerintah berencana mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat. Kilahnya, menjaga stabilitas harga beras.

Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.

Ada dua program yang akan dikeluarkan guna menjaga kestabilan beras. Pertama, masing-masing impor 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan memenuhi kebutuhan Perum Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat panen raya pada Maret-Mei 2021, lalu 500.000 ton pada Juni-September 2021.