Pangan rawan jelang Ramadan dan Lebaran

Presiden Joko Widodo pada Rabu (4/3) meminta jajaran menteri dapat memastikan stok pangan mencukupi menjelang puasa Ramadan dan Lebaran. Apalagi, saat ini sudah terjadi kelangkaan pasokan pangan akibat wabah coronavirus dan sejumlah persoalan lain.

"Sebentar lagi kita dihadapkan pada puasa Ramadan. Sudah dekat dengan puasa, sehingga pasokan barang harus cukup. Jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Masyarakat sudah khawatir soal corona, jangan sampai resah lagi," kata Jokowi.

Puasa dan Lebaran memang selalu menjadi masa-masa lonjakan konsumsi masyarakat. Akibatnya, harga pangan selalu saja terkerek terutama jika pasokan tidak mencukupi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi menjelang Ramadan hingga lebaran selalu terungkit. Misalnya saja, inflasi Mei 2019 (Ramadan) sebesar 0,68%, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 0,44%. Bahkan, inflasi bahan pangan lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 2,02%. 

Instruksi Jokowi langsung direspons oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin langsung meninjau gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (4/3).

“Kami ingin memastikan stok beras aman, baik untuk saat ini menghadapi coronavirus atau Lebaran. Stok beras (Bulog) hampir 1,65 juta ton, seluruh Indonesia,” ungkap Erick saat sidak.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku dapat menyerap hingga 1,4 juta ton beras setelah panen raya yang diperkirakan baru mulai pada April mendatang. 

Kemudian, Bulog akan menyalurkan beras sekitar 150.000 ton per bulan dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Tak hanya itu, Bulog menyalurkan 40-50 ton beras per hari melalui divisi komersialnya. “Tapi (kebutuhan) pasti meningkat karena menjelang hari besar, puasa, Lebaran, dan Natal biasa meningkat,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan akan mempercepat impor bawang putih, gula, dan daging sapi, untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang Ramadan hingga Lebaran.

“Nanti kami evaluasi, kami lihat segera mungkin keluarnya dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya usai rapat koordinasi pangan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3).

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Hermanto Siregar menilai pemerintah sudah bergerak untuk menjamin ketersediaan pangan jelang ramadan. Namun, dia mengingatkan pemerintah agar terus waspada. “Memang harus diantisipasi juga, tidak hanya beras, tapi berbagai komoditas pangan lainnya,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Bawang putih ‘digoyang’ corona

Impor bawang putih dari China berpotensi terganggu lantaran wabah coronavirus. Pasokan bawang putih memang 90% dipenuhi impor dari China. 

Untuk mengantisipasi hal itu, Mendag bakal mengeluarkan izin impor 90.000 ton bawang putih dalam beberapa hari ke depan. Angka ini lebih rendah dari Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih terbitan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencapai 103.000 ton. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, surat persetujuan impor (SPI) bawang putih yang sudah keluar baru 34.825 ton. “Kalau ada permohonan, pasti kami terbitkan,” ucapnya kepada awak media.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Kementan Prihasto Setyanto berencana untuk menggelontorkan 40.000-50.000 ton bawang putih hasil panen Maret-April.  

“Tapi sebenarnya kan itu orientasinya untuk benih. Kalau secara terpaksa ya masuk ke pasar konsumsi. Tapi ya konsekuensi benih kita akan kurang,” terangnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/3). 

Benih tersebut sebenarnya dialokasikan untuk memperluas area tanam menjadi 78.000 hektare demi mencapai swasembada bawang putih pada 2021 mendatang, baik dari area petani maupun mitra importir yang melaksanakan ketentuan wajib tanam 5% volume impor. Pada 2019, luas tanam bawang putih di Tanah Air masih sebesar 12.461 Ha.

Kemudian, pemerintah juga tengah menjajaki opsi impor bawang putih dari India. “Harga lebih murah tapi ukurannya kecil-kecil. Pernah ada yang mengimpor tahun 2018 tapi enggak begitu laku di pasar karena ukurannya terlalu kecil,” ungkapnya.

Pada kesempatan lain, Ketua II Perkumpulan Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan RIPH dan SPI kepada para importir. Pusbarindo mencatat, stok bawang putih nasional tersisa 30.000-35.000 ton. Di sisi lain, pihaknya memprediksi kebutuhan pada bulan Maret masih dalam kondisi normal, yakni 45.000 ton.

“Begitu menjelang puasa dan lebaran meningkat 20%-40%. Pada April, menjelang puasa, kebutuhan naik 20% menjadi 50.000 (ton) dan Mei yang sudah bulan puasa dan menjelang Lebaran meningkat 40% jadi 60.000. Jadi total 160.000 ton. Stok yang ada kan 35.000 dan SPI kemarin (26 Februari) 25.000. Berarti kurang 100.000 ton, dong,” terangnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia berharap, Kementan dan Kemendag lebih transparan terkait publikasi data RIPH dan SPI. “Kalau masih ada ruang gelap, mafia bercokol di situ. Mestinya pembuat regulasi tidak membuat ruang-ruang gelap,” tegasnya.

Valentino mengungkapkan, waktu yang dibutuhkan importir mulai dari terima SPI hingga bawang putih impor sampai di Indonesia membutuhkan waktu 25-30 hari. Dengan kata lain, stok bawang putih dari impor diperkirakan baru sampai akhir Maret.

Di sisi lain, dirinya optimistis pasokan dari Tiongkok mulai berangsur-angsur pulih. “Saya rasa (sudah) 90% dari normal, sudah bagus. Daripada Januari-Februari Cuma 40%-50%,” jelasnya.

Pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan atase perdagangan Mesir terkait peluang impor bawang putih dari negara itu. Namun, eksportir setempat masih perlu melengkapi beberapa persyaratan dari pemerintah Indonesia. 

“Varietasnya (Mesir) emang gede-gede. Saya sudah lihat fotonya. Cuma masalahnya harga (belum dapat informasi). Kalau harganya masuk, it doesn’t matter,” ungkapnya.  Terkait usulan impor dari India, pihaknya mengaku belum ada komunikasi.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah memprediksi hantaman Covid-19 bakal mengerek harga bawang putih di Tanah Air. “Bawang putih sebaiknya dibuka keran impor secepatnya,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Untuk komoditas hortikultura lainnya, Prihasto menjamin pasokan masih mencukupi hingga lebaran. Kementan memprediksi, stok kumulatif cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah pada Mei 2019 masing-masing sebesar 74.263 ton, 47.176 ton, dan 235.907 ton. 

“Kemarin kan musim kemarau panjang, biasanya orang menanam bulan Oktober, ini menanamnya bulan November. Sekarang mulai masuk musim panen,” tuturnya.

Impor daging

Produksi daging sapi nasional masih belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui importasi daging kerbau yang harganya lebih murah.

Sebagai langkah antisipasi, Kementan memprediksi kebutuhan impor daging sapi dan kerbau sebanyak 65.000 ton serta 152.810 ekor sapi bakalan (setara 34.247 ton) selama Maret-Mei untuk memenuhi kebutuhan konsumen hingga Lebaran. 

Meskipun Bulog mendapat penugasan impor daging sapi sebanyak 100.000 ton selama 2020, namun hingga saat ini belum ada Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag.  “Kalau kapan datang, tanya sama Mendag. Kami hanya penugasan, tinggal terima,” ujar Budi Waseso. Stok yang dimiliki Bulog  saat ini 500 ton, hanya cukup untuk satu bulan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan I Ketut Diarmita juga membenarkan masih belum memberikan rekomendasi impor bagi Bulog. “Kami sedang koordinasikan agar Bulog mengajukan rekomendasi, sesuai penugasan berdasarkan hasil Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas),” ujarnya melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Alinea.id. 

Rekomendasi Kementan menjadi syarat mutlak bagi Kemendag untuk menerbitkan SPI bagi Bulog. Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengklaim pihaknya telah memproses SPI untuk Bulog. “Yang pasti, sekarang sedang diproses izin impor untuk daging kerbau yang baru masuk tadi malam suratnya dari Bulog ke pak menteri,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan importasi daging kerbau. Pihaknya mulai merasakan kelangkaan daging kerbau di pasar. 

“Sedangkan pemerintah meminta penjual menjual di tingkat eceran Rp80.000 per kilogram. Mana mungkin kami bisa menjual seperti itu? Pembeliannya (dari distributor) sudah ada yang di atas Rp85.000,” keluhnya melalui sambungan telepon.

Meski begitu, dia mengklaim stok daging sapi potong dalam negeri masih mencukupi hingga Lebaran. “Ketika penyangga ketersediaan daging kerbau lambat datang dan susah didapatkan di pasar, otomatis daging sapi akan tedongkrak harganya,” jelasnya.

Senada dengan Asnawi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) Suhandri memprediksi kenaikan harga terjadi karena adanya persaingan konsumsi antara pasar tradisional, pasar modern, dan horeka (hotel, restoran, dan katering).

“Biasanya (permintaan) meningkat dua kali lipat (Ramadan hingga Lebaran). Rata-rata kebutuhan daging yang biasanya 6.000-10.000 ton menjadi 15.000 ton,” ungkapnya kepada Alinea.id, Jumat (6/3). Apabila daging kerbau impor Bulog terlambat masuk pasar, Suhandri memprediksi harga daging sapi dapat melonjak hingga Rp140.000 per kilogram jelang Ramadan.

Menurutnya, kenaikan harga dapat dihindari apabila pemerintah mengumumkan adanya impor lebih awal. “Saya impor April dan Mei naikkan sekian belum tentu bisa. Kalau dari awal diputuskan Januari 2020 diputuskan tidak ada importasi daging kerbau, maka itu lebih enak. Importir mempersiapkan permintaan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya,” terangnya.

Di sisi lain, Suhandri menegaskan stok daging impor masih aman lantaran pihaknya telah memesan ke pemasok sejak pertengahan Februari 2020.

Untuk pangan hewani lainnya seperti telur ayam ras dan daging ayam ras, Ketut mengklaim adanya surplus masing-masing sebanyak 24.906 ton dan 270.894 ton hingga Mei 2020. “Saya yakin sampai Mei 2020 ini, stok pangan asal hewan mencukupi,” tegasnya.

Rusli Abdullah mengkhawatirkan, keterlambatan importasi daging kerbau akan memicu kepanikan pasar dan dimanfaatkan para pemburu rente untuk menaikan harga daging. “Saya kira pemerintah harus tahu berapa kebutuhan dan kesediaannya. Kapan butuh impor, kapan tidak,” tegasnya.

Manisnya harga gula

Awal Maret ini, Kemendag telah mengeluarkan izin impor sebanyak 438.802 ton gula kristal mentah (GKM) yang akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) siap konsumsi. 

Mendag Agus Suparmanto mengungkapkan, importasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebelum Juni sebagai langkah stabilisasi harga. Pasalnya, musim giling tebu diperkirakan mundur dari Mei menjadi Juni akibat kemarau panjang yang terjadi pada 2019 silam.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat, harga rata-rata gula pasir lokal pada pekan pertama Maret sudah menembus Rp15.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) gula tingkat konsumen berdasarkan Permendag No.96 tahun 2018 sebesar Rp12.500 per kilogram. 

“Iya, makanya ini dikeluarkan, ini kan dalam proses. Mungkin minggu depan sudah keluar semua. Lagipula yang kemarin-kemarin sudah keluar,” ungkapnya.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Bachtiar mengungkapkan, pihaknya mendapat izin impor GKM sebanyak 29.750 ton melalui anak usahanya, Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM). 

“Ya yang paling dekat bisa Thailand, Australia, atau India. (Lelang) Baru mau diumumkan hari ini,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (6/3).

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menjelaskan, jumlah impor GKP yang direkomendasikan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak 495.000 ton atau setara dengan 521.000 ton GKM untuk persiapan menjelang Ramadan hingga Lebaran.

Berdasarkan data yang dihimpun AGI, stok gula awal tahun sebanyak 1,08 juta ton. Pihaknya memprediksi, produksi GKP hanya sebesar 2,05 juta ton, sedangkan konsumsi mencapai 3,16 juta ton pada tahun 2020. Dengan demikian, terjadi defisit gula setidaknya 29.000 ton.

“Kalau rekomendasi sejumlah 495.000 ton bisa datang sesuai alokasi, maka Insya Allah cukup kebutuhan sampai Lebaran,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Alinea.id baru-baru ini.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun secara tegas menolak impor gula, lantaran stok awal tahun sebanyak 1 juta ton masih mencukupi kebutuhan gula nasional.

“Cuma (stok) enggak pada keluar karena (pedagang) nunggu harga bagus. Kalau tujuannya untuk nurunin harga, enggak begitu dong. Turunin harga tanpa mempertimbangkan penghasilan petani, petani tebu rugi. Kalau rugi, berkurang lagi petaninya. Tahun depan luasan berkurang lagi, tahun depan produksi turun lagi,” ungkapnya.

Soemitro menjelaskan, pemerintah telah menetapkan harga acuan gula di tingkat petani sebesar Rp9.100 per kilogram sejak 2016. Ia membandingkannya dengan tarif dasar listrik dan upah minimum regional (UMR) yang terus naik pada periode yang sama.

Harga acuan tersebut di bawah biaya pokok produksi (BPP) sebesar Rp10.500-Rp11.000 per kilogram. “Dengan perhitungan kami, HPP (harga pokok penjualan) sebagai pengaman adalah Rp12.025 per kilogram,” terangnya.

Menurutnya, kenaikan harga gula masih dalam batas wajar lantaran belum memasuki musim panen. Ia menilai, kenaikan harga gula kali ini lebih banyak dinikmati oleh pedagang. “Berikutnya HET, ini menjadikan petani tidak dinamis, tidak menggairahkan,” katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar berpendapat, sebaiknya bahan bakunya gula konsumen berasal dari tebu petani, bukan GKM. Menurutnya, impor sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila stok memang stok sudah menipis dan harga tinggi.

“Raw sugar untuk kebutuhan industri. Diimpor, diolah lagi, gulanya untuk kebutuhan industri. Memang suka ada yang merembes juga dijual di retailer ke masyarakat. Kalau memang dipastikan, dikawal jangan sampai bocor,” bebernya.

Kesigapan pemerintah

Hermanto berpendapat, pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi harga pangan jelang Ramadan hingga Lebaran. Pasalnya, momentum tersebut kerap dimanfaatkan oknum tertentu yang menimbun pasokan.

“Konsumen rumah tangga mungkin dengan stok yang langka terdorong. Artinya dijatah saja, jadi penjual enggak boleh menimbun,” katanya.

Dia mengingatkan, harga daging, bawang, dan cabai perlu diwaspadai lantaran pergerakannya yang cenderung fluktuatif meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Oleh karena itu, Hermanto menyarankan tiga hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menjamin pasokan pangan dalam jangka panjang. Pertama, pemanfaatan riset dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan. Kedua, substitusi bahan pangan impor. Ketiga, imbauan kepada masyarkat agar tidak melakukan konsumsi secara berlebihan. 

Rusli Abdullah dari Indef menambahkan, pemerintah harus memastikan stok dan distribusi komoditas pangan jelang Lebaran, mengingat logistik mengalami gangguan selama musim hujan.

Menurutnya, langkah yang dapat diambil pemerintah adalah melalui pengembangan basis data pangan seperti yang berhasil diterapkan pada beras. “Kebijakannya dapat diterapkan untuk komoditas lain seperti jagung, cabai, bawang putih, dan daging sapi. Kalau daging ayam dan telur, sudah swasembada,” terangnya.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan agar pasar berjalan secara kompetitif, sehingga tidak menimbulkan adanya oligopoli dan kartel pangan. “Harus ada insentif dan disinsentif bagi pelaku yang nakal,” tegasnya.

Rusli juga berpendapat, petani harus merdeka dalam menentukan komoditas yang akan ditanamnya. “Ada semacam permintaan umtuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga petani tahu komsumen butuh apa,” terangnya.