Pembangunan kilang minyak terbesar korbankan lahan reklamasi

Kilang minyak terbesar di Indonesia rencananya bakal segera dibangun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sayang, untuk membangun kilang minyak tersebut mengorbankan lahan reklamasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang luasnya mencapai 350 hektare. 

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Setiadjid, mengatakan pembangunan kilang minyak terbesar itu bakal dimulai pada Januari 2019. Keputusan tersebut diambil setelah pihak Pertamina menemui Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

”Tadi Pak Gubernur menerima kunjungan dari PT Pertamina untuk membahas pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban. Bulan ini akan dimulai pengerjaannya,” kata Setiadjid di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, (7/1).

Untuk membangun kilang minyak terbesar itu, kata Setiadjid, butuh dana segar hingga mencapai US$15,6 miliar atau setara Rp330 triliun. Pertamina pun menggandeng Rosneft Oil Company untuk membangun kilang minyak yang akan berdiri di atas lahan seluas 800 hektare itu. 

Dari luas lahan yang akan dibangun kilang minyak, ada lahan reklamasi seluas 300 hektare di Kecamatan Njenuh dengan melibatkan tiga desa antara lain Desa Wadung, Desa Sumur Geneng dan Desa Werdoso. 

“Total lahannya mencapai 1000 Ha dan dari informasi dari PT Pertamina lebih besar dari kilang minyak di Malaysia,” ujarnya.

Menurut Setiadjid, pembangunan minyak tersebut nantinya diproyeksikan bakal menghasilkan minyak lebih kurang sekitar 300 ribu barel per hari. Selain itu, pengoperasian kilang minyak tersebut akan menyerap tenaga kerja hingga 20 ribu orang. Rinciannya, dari mulai proses pembangunan hingga pengoperasian kilang minyak tersebut.

Sempat akan Direlokasi

Pembangunan kilang minyak terbesar  di Tuban, Jawa Timur sebelumnya sempat akan dibatalkan. Alasannya terkendala lahan, di mana ada lahan reklamasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di lokasi bakal dibangunnya kilang. 

Karena itu, Pertamina sempat berencana memindahkan lokasi pembangunan ke Situbondo, Jawa Timur. 
Pertamina pun telah menyampaikan opsi pemindahan tersebut kepada Kementerian ESDM. 

Dilansir dari Antara, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan pihaknya sempat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Rencana awal, Pertamina dengan KLHK akan menggunakan skema tukar lahan. Adapun lahan KLHK akan ditukar dengan aset Pertamina. Hal itu memungkinkan karena izin prinsip dengan skema KSP berakhir pada 14 Maret 2018.

Menurut Nicke, sejak tiga tahun terakhir sudah banyak langkah yang telah dilakukan Pertamina untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Kementerian ESDM pun meminta Pertamina agar kembali mengirimkan tim untuk menyelesaikan pembebasan lahan. 

“Pemerintah ingin sekali kilang ini dibangun untuk mengurangi impor bahan bakar minyak untuk menutupi kebutuhan konsumen di dalan negeri. Karena itu kita tidak bisa menunggu lagi,” ujar Nicke.