Pemberian PMN Rp9 triliun untuk Bank BNI dan BTN dinilai tak tepat

Usulan pemberian dana segar Rp9 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) dinilai tak tepat. Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, menilai, pemberian PMN ke BUMN saat ini tidak tepat karena masih situasi pandemi Covid-19.

"Memberikan suntikan modal bagi perusahaan yang sehat dalam situasi seperti ini, itu memberika kesan yang tidak baik," kata Nusron dalam rapat kerja bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dengan agenda pembahasan usulan penerimaan PMN Tahun 2022, Kamis (8/7).

Erick mengusulkan, PMN untuk BNI Rp7 triliun dan BTN Rp2 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis. Menurut Nusron, ada cara lain untuk membantu BNI dan BTN, yakni menahan dividen yang seharusnya disetor kepada pemegang saham pemerintah dari kedua bank tersebut dan dijadikan rekapitalisasi.

"Jadi, target Pak Menteri BUMN untuk Rp40 triliun dividen tahun depan excluding-kan BNI dan BTN. Genjot di Mandiri, BRI dan Pertamina atau yang lain. Tapi dividen dari BNI dan BTN diberikan untuk kapitalisasi. Supaya BNI dan BTN tidak ketinggalan dengan bank-bank yang lain," jelasnya.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, sebaiknya dana Rp9 triliun digunakan untuk membesarkan industri farmasi dan membantu rumah sakit yang dikelola BUMN. Hemat Nusron, ini lebih tepat dalam menghadapi pandemi.

"Karena saya yakin rumah sakit BUMN itu dari segi pelayanan adalah rumah sakit yang terbaik dibandingkan dengan rumah sakit milik pemda (pemerintah daerah), rumah sakit pemda provinsi maupun di bawah Kemenkes," pungkas Nusron.