Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, semakin banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang proyek-proyek infrastrukturnya didanai dengan skema pembiayaan melalui surat berharga syariah negara (SBSN) di 2021.
Tahun ini, terdapat 11 K/L yang ikut melakukan pembiayaan melalui SBSN dengan nilai kumulatif Rp145,84 triliun. Jumlah K/L ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejak SBSN untuk pembiayaan infrastruktur resmi digunakan pada 2013.
"Jumlah K/L yang sekarang ikut menggunakan SBSN makin banyak. Tadinya pada 2013 baru 1 K/L pecah telor, kemudian meningkat menjadi 8 KL di 2020 kemarin. Untuk 2021 meningkat lagi jadi 11 K/L dan nilai pembiayaannya secara akumulatif mencapai Rp145,84 triliun," ujarnya dalam video conference, Rabu (20/1).
Dengan peningkatan volume penggunaan pembiayaan SBSN ini, Indonesia semakin memiliki posisi di dalam global syariah financing karena nilai pembiayaannya yang semakin signifikan.
"Volume ini tentu menyebabkan Indonesia makin memiliki posisi di dalam global syariah financing karena nilainya makin signifikan," katanya.
Sri Mulyani pun menuturkan, di dalam situasi pandemi Covid-19 pembangunan harus tetap dijalankan karena merupakan pondasi perekonomian nasional.
Untuk itu dia meminta agar proyek-proyek yang pengerjaannya sempat tertunda untuk terus diawasi agar penyelesaiannya dapat segera dilakukan di tahun ini. Lebih lagi, proyek yang berjalan dibiayai oleh utang melalui SBSN.
"Mungkin sedikit tertunda karena pandemi, tetapi tidak berarti kualitas dan disiplin untuk menyelesaikannya juga ikut tertunda," ucapnya.