Pemerintah anggarkan belanja negara Rp2.708,7 triliun pada 2022

Pemerintah menganggarkan belanja negara senilai Rp2.708,7 triliun di 2022. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan dan RAPBN 2022, dari Jakarta, Senin (16/8).

Belanja fiskal ini direncanakan pemerintah tetap ekspansif, tetapi juga konsolidatif untuk memulihkan ekonomi dan menyehatkan APBN.

"Pada 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, tetapi juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," kata Jokowi dari Jakarta, Senin (16/8).

Dia melanjutkan, pemerintah memiliki enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Adapun anggaran kesehatan 2022 direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, penurunan stunting dan kesinambungan program JKN.

Fokus kedua, menjaga keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah akan mengalokasikan Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang, diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan.

Ketiga, fokus pemerintah adalah memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM ini.

Keempat, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi tekonologi.

Pembangunan infrastruktur akan dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur, konektivitas, dan mobilitas. Pembangunan tersebut juga harus mampu menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Fokus kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Pada 2022, anggaran transfer daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun, yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Fokus terakhir adalah melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgetting, untuk mendorong belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.