Scroll ke atas untuk melanjutkan

Foto udara kawasan terminal peti kemas di Pelabuhan Pelindo III Cabang Lembar, Lombok Barat, NTB, Minggu (3/2)./AntaraFoto

Bisnis

Jumat, 22 Februari 2019 18:24

Pemerintah bahas formulasi pelabuhan hub internasional

Indonesia terbilang cukup tergantung terhadap Singapura yang menjadi pelabuhan alih muat atau transshipment kargo ekspor domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membahas formulasi pelabuhan penghubung (hub) internasional.

"Memformulasikan hub, sehingga ketergantungan kapal kepada Singapura bisa berkurang. Daripada menggunakan kapal milik Singapura lebih baik menggunakan domestik," ujar Bambang di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Apalagi selama ini Indonesia terbilang cukup tergantung terhadap Singapura yang menjadi pelabuhan alih muat atau transshipment kargo ekspor domestik.

Saat dikonfirmasi soal kelanjutan rencana ini, Bambang pun menyatakan prosesnya sudah berjalan lancar. "Tinggal sedikit lagi. Tunggu saja," katanya.

Ada tujuh pelabuhan penghubung yang akan ditetapkan sebagai hub internasional. Yakni, Belawan/Kuala Tanjung di Sumatra Utara, Tanjung Priok di Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat.

Tujuh hub internasional ini nantinya diintegrasikan dengan trayek tol laut domestik. Kapal-kapal feeder nantinya membawa muatan dari pelabuhan kecil ke pelabuhan hub untuk dikonsolidasikan, lalu dikapalkan langsung ke negara tujuan. Pola ini dinamai integrated sea port.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, menambahkan, dengan penetapan tujuh pelabuhan penghubung tersebut, secara otomatis biaya dapat ditekan.

"Pada dasarnya kami mau cari efisiensi. Buat apa pergi ke tempat lain kalau di Indonesia ada," katanya.

Pemerintah akan melibatkan Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun demikian, pemerintah juga memberi ruang kepada swasta dalam pengerjaan. Artinya, tidak semua dikerjakan oleh BUMN sendiri.