Pemerintah bangun pelabuhan khusus logistik di Labuan Bajo

Pemerintah akan membangun pelabuhan khusus logistik atau multiguna (multi purpose) di Waikelambu, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan logistik ini akan terintegrasi dengan infrastruktur lainnya seperti Bandara Komodo. 

"Di Kecamatan Komodo Manggarai Barat ini memang kita berminat membangun satu pelabuhan untuk logistik. Karena di pelabuhan lama itu ada dua kegiatan yaitu untuk penumpang dan logistik, jadi kurang optimal,” kata Budi Karya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/1).

Budi menyebut pembangunan tersebut akan dikerjakan dalam tahun jamak (multi years). Namun, untuk tahap I ditargetkan selesai pada Desember 2020 dengan anggaran sebesar Rp200 miliar. Pelabuhan logistik ini juga akan dibangun dengan kapasitas mencapai 100.000 TEUs. Saat ini, pelabuhan eksisting di Labuan Bajo hanya memiliki volume 24.000 TEUs.

Sementara, pelabuhan baru ini akan dibangun dengan jarak 15 kilometer (km) atau bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari pelabuhan lama. Pelabuhan ini juga bisa ditempuh 19 menit dari Bandara Komodo. Dengan demikian, diharapkan distribusi logistik berjalan lebih cepat dan lancar.

"Untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan di sini, nanti di sini juga akan ada tempat pasokan dari Pertamina untuk bahan bakar minyak. Jadi di satu tempat kita lakukan fungsi yang beragam," tutur Budi.

Sementara itu, Budi mengatakan, pelabuhan lama akan diubah menjadi pelabuhan khusus penumpang. Nantinya, pelabuhan penumpang ini akan menjadi gerbang utama bagi wisatawan yang berangkat dan kembali dari Pulau Komodo atau pulau lainnya.

"Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk pelabuhan lama yang akan menjadi pelabuhan penumpang harus segera selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karenanya kita harus kerja keras," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan untuk membangun infrastruktur ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kita memikirkan ini secara jangka panjang. Pelindo III akan membebaskan tanah, tapi konstruksi dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Budi.

Budi juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan dan memudahkan aksesibilitas menuju tempat pelabuhan logistik akan dibangun.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo akan meninjau lokasi proyek pembangunan pelabuhan multiguna tersebut pada hari ini (20/1).