Pemerintah bangun tol laut untuk aksesibilitas kawasan Indonesia Timur

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan terus menyediakan layanan publik di kawasan Indonesia Timur dalam bentuk angkutan barang bagi daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dengan pembangunan tol laut.

Dengan keberadaan tol laut tersebut, segala aktivitas pelayaran akan menjadi terhubung, baik dari Balarat Indonesia ke Timur Indonesia atau sebaliknya. Dengan begitu, disparitas harga dan biaya logistik bisa ditekan.

"Dengan adanya kapal secara rutin dan berlayar dari Indonesia bagian Barat sampai ke Timur dan sebaliknya, diharapkan dapat menjamin ketersedian barang, menurunkan disparitas harga barang pokok, dan bahan penting bagi masyarakat di daerah 3T," katanya dalam video conference, Selasa (29/12). 

Dia pun mengungkapkan pemerintah terus mengonsolidasikan pelabuhan-pelabuhan agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan menggalakan berbagai macam industri di Indonesia Timur untuk mengurangi pengiriman logistik dari Pulau Jawa. 

Hal itu perlu dilakukan mengingat pembangunan sejumlah proyek strategis nasional di kawasan Indonesia timur seperti kawasan industri "raksasa" di Teluk Bintuni, Papua, yang bahkan disebut lebih besar dibandingkan kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah dengan luas 2.112 hektare.

Proyek Kawasan Industri Teluk Bintuni inipun telah dimasukkan dalam daftar rekapitulasi usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2021, yang dibahas melalui rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perindustrian. 

Adapun, terdapat usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp13,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp12,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Teluk Bintuni dengan skema multiyears, pada luas lahan sebesar 1.000 hektare.