Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan, bantuan pemerintah atau insentif terhadap pembelian kendaraan listrik baru sebesar Rp7 juta per unit akan disalurkan mulai 20 Maret 2023. Pemberian bantuan ini diharapkannya bisa memicu terealisasinya ekosistem kendaraan listrik, meningkatkan investasi, dan menambah lapangan kerja.
Menurut Luhut, setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), produksi dan penjualan KBLBB di Indonesia belum berjalan secara cepat. Padahal dalam Perpres tersebut dijelaskan, percepatan KBLBB didorong untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi ketergantungan impor BBM yang sesuai dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.
“Di luar alasan tersebut, pengembangan KBLBB akan sangat beralasan karena ketersediaan bahan baku critical mineral untuk KBLBB di Indonesia yang melimpah. Hilirisasi kita akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan hasil hilirisasi critical mineral dan industri baterai yang saat ini sedang dibangun,” kata Luhut dalam konferensi pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Senin (6/3).
Pemberian insentif kendaraan listrik ini menurut Luhut juga sebagai langkah awal dalam meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik lebih luas lagi. Sedangkan yang ia maksud dapat meningkatkan inovasi dalam negeri adalah, konversi motor listrik nantinya akan didorong dengan motor produk buatan dalam negeri dengan melibatkan sejumlah universitas dalam negeri.
“Jadi nanti kita dorong universitas mana saja yang mau bikin motor. Nah itu motornya nanti bisa disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian dulu. Ini yang akan membuat lapangan kerja dan inovasi-inovasi anak bangsa bertambah,” ujar Luhut.
Luhut mengungkapkan, dalam menyusun keputusan pemberian insentif ini juga tidak terlepas dari pro dan kontra. Namun ia mengingatkan agar Indonesia belajar dari pengalaman saat salah membuat keputusan dalam industri semikonduktor.
“Jadi saat ini kita tidak punya industri semikonduktor yang sangat dibutuhkan karena beberapa puluh tahun yang lalu kita salah buat keputusan. Salah satu mobil Hyundai yang terlambat jumlah produksinya di sini karena kita tidak bisa memproduksi chip, karena keadaan dunia. Sekarang kita mau datangkan chip saja tiga tahun kita upayakan, tapi belum juga berhasil,” tutur Luhut.
Luhut meminta agar seluruh pihak bisa melihat pengambilan keputusan pemberian insentif ini secara holistik atau keseluruhan.
“Jadi saya minta dipahami, baterai listrik itu harus dibangun ekosistemnya, kita ambil kesempatannya. Kita bisa jadi produser mobil listrik yangs angat kompetitif di dunia, dari hulu ke hilir kita punya raw materialnya. Marketnya pun kita ada dengan 282 juta penduduk, inovasi anak bangsa juga akan lahir. Ini semua harus kita lihat secara komprehensif, holistik, jangan sepotong-sepotong,” kata Luhut.
