Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas industri galangan kapal bisa naik hingga 2-3 kali lipat tahun ini.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memprioritaskan pengembangan industri kemaritiman termasuk galangan kapal. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
“Melalui visinya, pemerintah terus memacu agar sektor industri maritim kita punya daya saing tinggi di tingkat global,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (3/7).
Bagi Indonesia, sektor maritim bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan, sektor ini mempunyai peran penting untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia.
“Bapak Presiden sudah mencanangkan tentang poros maritim, backbone-nya itu harusnya ada peran dari asosiasi. Apalagi bisa menghemat devisa untuk repair dan maintenance, daripada dibawa ke luar negeri. Maka itu, kami ingin kapasitas industri galangan kapal nasional bisa naik hingga 2-3 kali lipat,” paparnya.
Airlangga meyakini industri galangan kapal di Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksinya mengingat upaya penguatan sarana transportasi laut guna mewujudkan konektivitas antar wilayah.
Selain itu, pasar internasional yang masih prospektif. Perkembangan sektor industri galangan kapal dunia saat ini didominasi oleh negara China, Korea Selatan, dan Jepang.
Pada 2017, tercatat jumlah order pembangunan kapal di Indonesia sebesar 218.300 gross tonnage (GT). Pembangunan kapal di Indonesia mayoritas untuk mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 83%, yang diperkirakan sebanyak 120 unit atau 135.440 GT. Sedangkan, sisanya untuk ekspor, sekitar 24 unit atau 82.860 GT.
Di era revolusi industri 4.0, industri galangan kapal dinilai strategis berperan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dengan karakteristiknya yang padat karya, padat modal dan padat teknologi, industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah agar semakin kompetitif di kancah domestik dan internasional.
“Kami telah mendorong industri komponen di dalam negeri agar menjadi supply chain untuk memproduksi kapal. Seiring langkah tersebut, pengurus baru Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) perlu membentuk konsorsium nasional,” kata Airlangga.
Selanjutnya, Kementerian Perindustrian pun telah menginisiasi usulan insentif penurunan tarif bea masuk komponen kapal melalui skema khusus serta usulan tax holiday yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja industri galangan kapal nasional.
Begitu pula dari sisi finansial, pemerintah akan mengupayakan dan mendorong agar kegiatan usaha sektor industri galangan kapal dapat dukungan dari sektor perbankan atau pembiayaan sehingga kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis pembangunan kapal akan semakin terbuka lebar.
“Maka itu, perlunya pusat research, development, and design (RDnD) untuk perkapalan. Pemerintah akan memfasilitasi pemberian super deductible tax bagi industri yang berinovasi. Kalau bisa kita kembangkan desain bersama untuk kapal ikan, patroli, tanker, dan tugboat,” imbuhnya.
Pemerintah juga berusaha memperkuat kemampuan desain kapal melalui optimalisasi standard desain kapal series agar mampu menumbuhkan industri komponen kapal di dalam negeri. Saat ini, Kemenperin telah membuat website yang memberikan informasi terkait desain kapal yang telah dibangun industri dalam negeri serta telah teruji performanya.
