Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta segera mengendalikan harga beras yang berangsur naik sejak Agustus 2023. Sebab, kenaikan tersebut mengerek angka inflasi.
Diketahui, harga beras terus naik hingga mencatat rekor tertinggi. Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan, harga beras bahkan sudah berkisar Rp16.000-Rp17.000/kg dan berpotensi mencapai Rp1 juta/karung. Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi harga beras tembus 13,76% (yoy) pada Agustus 2023.
"Ini inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012. Semua pihak, baik pemerintah dan BI, harus bersama mengatasi," ujar anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, dalam keterangannya, Senin (11/9).
Menurutnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga harga beras. Misalnya, operasi pasar.
Namun, Anis menolak opsi impor beras yang rutin dilakukan. Alasannya, bakal memuat pengendalian harga beras semakin sulit.
"Impor [beras] bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani. Sehingga, produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petanilah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek" imbuhnya.
Lebih jauh, Anis berpendapat, daya saing beras Indonesia lemah dibandingkan negara-negara produsen lantaran biaya produksi tinggi. Akibatnya, rentan melakukan impor beras.
"NTP (nilai tukar petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan, selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya. Sehingga, wajar profesi petani beras kian langka. Padahal, merekalah harapan di saat harga global menghantam," tuturnya.