Pemerintah didorong menambah anggaran Ditjen EBTKE Kementerian ESDM

Pemerintah diharapkan menaikkan anggaran pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) guna memenuhi target net zero emission (NZE) pada 2060. Sebab, dana yang dialokasi dinilai masih minim bahkan menurun.

"Saya melihat anggaran pembangunan EBT masih kurang. Bahkan, anggaran di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM hanya mendapatkan pagu Rp448 miliar atau turun dari tahun sebelumnya yang Rp800 miliar," ucap anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti, dalam keterangannya, Selasa (26/9).

Pemerintah pun diharapkan memberikan atensi atas penanggaran di Ditjen EBTKE dan ditjen lainnya di Kementerian ESDM. Apalagi, memiliki berbagai program unggulan yang menopang realisasi energi berkelanjutan seperti yang diadvokasikan selama ini dalam berbagai KTT, termasuk ASEAN dan G20.

"Pagu secara keseluruhan sudah kita tentukan, tapi untuk masing-masing keditjenannya masih ada ruang, yang kemudian kita dapat merealokasi anggaran-anggaran tertentu. Jadi, saya berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan ditjen lainnya, seperti Ditjen EBTKE yang anggarannya menyusut menjadi Rp448 miliar, padahal anggaran sebelumnya Rp800 miliar," tuturnya.

Roro Esti juga meminta pemerintah memperhatikan Dewan Energi Nasional (DEN) mengingat kebijakan yang terbentuk selama ini dilandasi asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% persen. Namun, tidak pernah terwujud.

Secara institusional, sambungnya, sebaiknya anggaran DEN tidak berada di bawah pagu anggaran Kementerian ESDM mengingat ketuanya adalah presiden dan sebagian anggotanya lintas kementerian juga perwakilan beberapa pemangku kepentingan.