Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, agenda pemilihan kepala daerah atau pilkada diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi pada akhir 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan, dana beredar pada pilkada bisa mencapai Rp34 triliun. Airlangga pun menilai pilkada menjadi faktor pengungkit perekonomian di akhir tahun.
Dana yang beredar untuk penyelenggaraan pilkada bisa mencapai Rp24 triliun. Sedangkan dana yang akan dikeluarkan para calon bupati, walikota, atau gubernur, mencapai minimal Rp10 triliun.
"Sehingga saat pilkada ada Rp34 triliun hingga Rp35 triliun dana beredar yang akan meningkatkan konsumsi. Terutama untuk alat peraga calon, termasuk masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lain," ujar Airlangga dalam konferensi Kemenko Perekonomian, Rabu (5/8).
Sebagai informasi, belanja pilkada masuk dalam pos pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dalam struktur PDB.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir berharap, dengan adanya pilkada, ekonomi bisa tumbuh positif.
"Artinya, LNPRT yang di kuartal II-2020 terkontraksi -7,76%, bisa menjadi positif dengan adanya pilkada," tuturnya.