Pemerintah diimbau gunakan APBN untuk serap produk dalam negeri

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, risiko inflasi diperkirakan akan semakin meningkat di tahun ini. Salah satu kekuatan Indonesia dalam menjaga perekonomian agar tetap stabil, kata dia, dengan menjaga daya beli masyarakat.

“Kita punya kekuatan yang harus dimaintain, yaitu kekuatan daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakat jangan sampai tergerus hanya karena inflasi yang dipicu oleh ketidakpastian global,” ujar Ahmad dalam diskusi daring, Senin (26/9).

Ia mengamini adanya ketidakpastian global menimbulkan peningkatan inflasi di Amerika Serikat (AS), sehingga membuat bank sentral AS mengerek suku bunga acuannya. Hal ini tentu memaksa Indonesia untuk merespon agar nilai tukar Rupiah tidak terus tertekan oleh Dollar AS, caranya melalui kebijakan menaikkan suku bunga Bank Indonesia (BI) Rate.

“Dengan kenaikan BI Rate, tentu pemerintah juga harus memiliki kebijakan yang bisa memitigasi dampak dari penurunan daya beli, salah satunya mengelola ekspektasi di tengah ketidakpastian ini yaitu tetap menjaga tingkat pendapatan masyarakat agar daya beli mereka terjaga,” ujarnya.

Menurutnya, daya beli masyarakat dipengaruhi pendapatan atau income dan inflasi yang terjadi. Artinya, semakin tinggi inflasi yang terjadi hingga melebihi kenaikan pendapatan, maka akan ada penurunan kesejahteraan dan daya beli masyarakat ikut turun. Ahmad pun menyarankan agar inflasi bisa dijaga, dan tidak melebihi pendapatan masyarakat.

Sedangkan dari sisi pendapatan masyarakat, Ahmad mengatakan, hal ini dipengaruhi oleh produktivitas kerja dan kebijakan pemerintah yang harus lebih pro terhadap industri dalam negeri.

“Pemerintah sebenarnya memiliki alat untuk intervensi secara langsung bagaimana membantu industri dalam negeri atau industri kecil dan menengah (IKM) agar tetap memiliki marketshare yang besar, salah satunya memanfaatkan belanja barang pemerintah yang ada di komponen APBN. Kalau kita lihat kan belanja barang di APBN jumlahnya sampai Rp400 triliun. Bayangkan itu kalau separuhnya digunakan untuk produk dalam negeri, pasti terjadi pertumbuhan industri di sisi mikro, menengah, atau skala besar yang signifikan,” tuturnya.

Ahmad mengatakan, pemerintah sebaiknya memanfaatkan belanja APBN dengan membeli produk-produk dalam negeri atau membeli produk yang memiliki tingkat kandungan lokal. Hal tersebut dinilai bisa sangat membantu IKM agar tetap memiliki pembeli meskipun pasar ekspor sedang tidak pasti dan konsumen dalam negeri masih merasa cukup berat untuk menyerap hasil produksi.