Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana hingga Rp710 miliar untuk membangun 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jembatan gantung ini akan membuka akses masyarakat ke fasilitas umum dan menghubungkan satu desa dengan yang lainnya.
"Keberadaan jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antarwarga," kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/2).
Basuki menuturkan, selain menjadi akses penghubung antardesa, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi perdesaan sebagai objek wisata.
Jembatan gantung, ujar dia, juga merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka.
"Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografis wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan," ucapnya.
Pada 2019, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 140 unit jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan anggaran sebesar Rp608,69 miliar.
Selama empat tahun atau tepatnya periode 2015-2018, Kementerian PUPR sudah membantu pemerintah daerah membangun 300 unit jembatan gantung, di mana pada tahun 2015 sebanyak 10 unit sepanjang 774 meter dengan anggaran sebesar Rp210,57 miliar.
Kemudian pada tahun 2016 sebanyak 7 unit sepanjang 720 meter dengan anggaran sebesar Rp19,3 miliar, serta pada tahun 2017 sebanyak 13 jembatan sepanjang 814 meter dengan anggaran sebesar Rp38,28 miliar. Selanjutnya pada tahun 2018, sebanyak 130 jembatan sepanjang 9.290 meter selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp530,43 miliar.
Basuki memastikan bahwa jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan gantung seperti baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk dalam negeri buatan Indonesia.
Selain itu, dibangunnya jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan DPRD yang diajukan kepada Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi pembangunan jembatan.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menginginkan agar berbagai akses infrastruktur seperti berbagai bandara dan pelabuhan serta jalan nasional dapat ditingkatkan dengan berbagai kawasan pedesaan yang merupakan daerah produksi kerakyatan.
Neng Eem menyoroti masih adanya kesenjangan antara infrastruktur nasional dengan pusat ekonomi berbasis kerakyatan yang ada di pedesaan-pedesaan.
Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menginginkan agar gencarnya pembangunan berbagai infrastruktur jalan jangan hanya menjadi simbol prestisius tetapi nyata berdampak meningkatkan perekonomian warga. (Ant)
