Pemerintah lanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023

Pemerintah memastikan akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023. Namun, akan diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas angkatan kerja.

"Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Meskipun demikian, dia menerangkan, Program Kartu Prakerja dalam skema semi-bantuan sosial (bansos) tetap dilanjutkan hingga akhir kuartal IV-2022. Besaran insentif dan bantuan sama dengan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Kartu Prakerja saat kampenye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kala itu, dia menyatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja.

Seiring waktu, terutama saat pandemi, pemerintah akhirnya meluncurkan Kartu Prakerja, teapi sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial. Karenanya, kala itu dikhususkan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang baru lulus dari pendidikan formal.

Setiap peserta program menerima jutaan rupiah. Sebesar Rp1 juta di antaranya digunakan untuk biaya pelatiha, lalu mendapatkan insentif pasca-pelatihan selama 4 bulan sebesar Rp600.000/bulan, dan insentif survei keberkerjaan Rp150.000.

Airlangga melanjutkan, dalam skema normal per 2023, bantuan yang diterima setiap peserta mencapai Rp4,2 juta. Perinciannya, biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600.000, dan insentif survei Rp100.000 dengan frekuensi 2 kali pengisian.

Kartu Prakerja juga bakal diimplementasikan secara daring, luring, dan bauran. Bahkan, melansir situs web Kemenko Perekonomian, memungkinkan bagi penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya untuk menjadi peserta program ini.

Guna mendukung pelaksanaan skema normal, Komite Cipta Kerja akan mendorong Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menjalin kerja sama dan meminta pendampingan Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Polri.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sebanyak 14,9 juta jiwa terdaftar sebagai peserta sejak program digulirkan hingga tahun ini. Sebanyak 3,46 juta orang di antaranya menjadi peserta pada 2022.