Pemerintah menaikkan rasio sektor perumahan terhadap PDB menjadi 4,0%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, sektor properti memiliki dampak pada 174 sektor perekonomian. Untuk itu pemerintah terus mendorong kemajuan sektor perumahan, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal itu disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam sambutan acara Penandatanganan Perjanjian Investasi Pengelolaan Dana FLPP antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai langkah penguatan perekonomian nasional.

“Pengembangan sektor perumahan memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi. Rasio sektor perumahan terhadap PDB dalam target RPJMN 2020-2024 dinaikkan dari 2,9% menjadi 4,0%,” ungkapnya, Jumat (24/12).

Hadiyanto menuturkan, perjanjian investasi pengelolaan dana FLPP adalah awal dari sinergi pengelolaan pembiayaan perumahan yang akan dikelola oleh BP Tapera. 

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar mampu mewujudkan rumah pertama bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah," jelas komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara yang sama.

Ia berharap dengan pengelolaan dana FLPP di BP Tapera, akan meningkatkan sinergi dengan program utama Tapera yaitu, pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan pembiayaan perumahan kepada peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, program ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).